Industri Sawit Mampu Jadi Pengungkit Agrobisnis Nasional

DEPUTI Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Reni Mayerni mengatakan, ssektor pengembangan industri kelapa sawit sangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pengungkit dan pelopor pembangunan agrobisnis nasional.

Terdapat 2 potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. Biodiesel dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari minyak kelapa sawit.

"Sementara biopower dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan tandan buah segar atau TBS sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik," kata Reni Reni dalam webinar Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan, Rabu (10/2).

Selain itu, industri minyak kelapa sawit juga berkontribusi dalam pembangunan daerah, sebagai sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan.

"Minyak sawit merupakan produk pertanian yang paling siap sebagai sumber energi terbarukan, kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM yang berasal dari energi minyak mentah," jelasnya.

Baca juga : Kementan Pastikan Distribusi Subsidi Pupuk Valid Penerimaanya

Di kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung memberikan solusi untuk keberlanjutan industri sawit.

Solusi yang ditawarkan yakni melakukan lobi ke Kementerian LHK/BPN/Kementan untuk memfasilitasi Pekebun terkait pelepasan status kawasan khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat dalam RPP UU Cipta Kerja.

"Rencana pelepasan 1,7 juta hektar kebun rakyat masih dirasa kurang karena di Riau saja kebun sawit rakyat masuk kawasan sudah mencapai 1,6 juta hektare," ujar Gulat.

"Makanya perlu kita fasilitasi untuk menambah jumlah ini. Perlu juga agar kita mendorong percepatan penyusunan RT/RW pro petani kepada Pemerintah, menjadi anggota Tim Terpadu RT/RW Provinsi sehingga ada keterwakilan, karena selama ini dalam Rancangan Peraturan Pemerintah justru Petani tidak pernah ditanya," pungkasnya. (OL-7)