Vaksinasi Diyakini Dorong Konsumsi Masyarakat

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyatakan program vaksinasi covid-19 sebagai kunci untuk mengungkit konsumsi masyarakat di masa pemulihan ekonomi. Sebab, vaksinasi akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas.

“Proses vaksinasi ini memang memberikan sentimen positif. Harapannya juga akan real bisa menaikkan aktivitas ekonomi masyarakat. Khususnya untuk koorporasi, supaya bisa meng-hire tenaga kerja yang sempat lay off pada 2020,” tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (26/1).

“Sepanjang 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan itu tinggi sekali. Artinya, masyarakat yang mampu, kelas menengah ke atas, itu tidak belanja. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena mobilitasnya sangat dibatasi. Ini kunci pentingnya vaksinasi. Program ini harus berjalan dengan baik,” imbuh Febrio.

Baca juga: Ekonomi Terdampak PPKM, Proyeksi Pertumbuhan Dipangkas

Meski program vaksinasi sudah mulai berjalan, dia berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada saat yang sama, pemerintah akan meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T), agar kasus covid-19 bisa dikendalikan.

Untuk menerapkan dua langkah tersebut, lanjut Febrio, diperlukan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. Jika tidak ada dukungan, penyebaran covid-19 akan terus meluas dan mengakibatkan pembatasan mobilitas.

Baca juga: Pusat Sudah Bangun Tol, Presiden: Pemda Harus Gaet Investasi

“Besar harapan kami masyarakat bisa mendukung proses vaksinasi. Karena dengan itu, kita bisa memulihkan aktivitas perekonomian," pungkasnya.

Untuk masyarakat menengah ke bawah, pemerintah terus melanjutkan program perlindungan sosial. Berbagai dukungan fiskal yang diberikan melalui bantuan sosial, dinilai efektif untuk menahan laju pelemahan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp533,09 triliun. Salah satu klaster prioritas dalam program tersebut, yakni perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,96 triliun.(OL-11)