Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH memberikan tiga usulan nama untuk dewan pengawas (Dewas) Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dipilih Presiden Joko Widodo kepasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga nama calon Dewas LPI yang dipilih oleh Presiden Jokowi tersebut ialah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah melakukan seleksi calon anggota Dewas secara terbuka dan kredibel. Kemudian Presiden memilih tiga dari enam nama yang diajukan oleh pansel. "Alhamdulillah Ibu Ketua dan pimpinan DPR merasa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (20/1).
Sri Mulyani menegaskan, ketiga nama tersebut independen dan sudah sesuai dengan kriteria untuk menjadi Dewas LPI dari unsur profesional. Oleh sebab itu, ia mengatakan Presiden Jokowi akan segera menetapkan Dewas LPI setelah menerima surat dari Ketua DPR RI Puan Maharani. "Selanjutnya setelah Dewas terbentuk, kami akan membentuk Dewan Direktur dan akan melaksanakan sesuai dengan misi undang-undangnya," kata Sri Mulyani.
DPR RI juga telah menyetujui tiga usulan nama untuk dewan Dewas SWF atau LPI tersebut. "Sesuai mekanisme DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ujar Ketua DPR Puan Maharani.
Puan menjelaskan sesuai dengan mekanisme, Presiden Joko Widodo mengirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR mengenai ketiga nama yang telah dipilih. "Hari ini kami menerima panitia seleksi (pansel) beserta tiga calon anggota dewas independen itu," ujarnya.
Puan menuturkan pihaknya mendapat penjelasan dari pansel tentang proses seleksi Dewas sekaligus diperkenalkan dengan tiga nama yang dipilih Presiden dalam pertemuan konsultasi itu. Selanjutnya, Puan memastikan pihaknya akan segera membalas surat yang dikirim Presiden Jokowi pada 12 Januari 2021.
"DPR sudah melakukan konsultasi dan segera berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk dapat menerima tiga nama calon anggota Dewas LPI yang sudah diusulkan Presiden," pungkas Puan. (OL-14)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved