Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DARI berbagai indikator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang industri keuangan syariah lebih baik dibandingkan industri keuangan konvensional.
Menyoroti aset hingga November 2020, industri keuangan syariah tumbuh cukup tinggi di 21,48% dan sebelumnya hanya 13,84% pada 2019. Nominal asetnya juga mencapai Rp1.770,32 triliun.
Ini termasuk aset perbankan syariah yang jumlahnya Rp593,35 triliun dan pasar modal syariah termasuk reksa dana dengan jumlah mencapai Rp1.063,81 triliun. Kemudian, industri keuangan non bank (IKNB) syariah yang jumlahnya Rp113,16 triliun.
Sedangkan per Desember 2020, pembiayaan bank umum syariah mencatatkan pertumbuhan 9,5%, jauh lebih tinggi dari industri nasional yang minus 2,41%. Pertumbuhan ini disertai ketahanan yang cukup baik, dengan rasio kecukupan modal (CAR) 21,59%. Berikut, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross 3,13% dan likuiditas terjaga pada FDR 76,36%.
Baca juga: OJK: 2021 Momentum Kebangkitan Pasar Modal
"Ini semua memberikan keyakinan bahwa industri keuangan syariah akan lebih bagus di 2021. Kami menyambut baik bahwa di Islamic Finance Development Report 2020, menyebutkan Indonesia di ranking kedua global sebagai the most developed country in islamic finance, lalu ranking empat di global islamic indicator 2020-2021," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa (19/1).
Tantangan ke depan untuk meningkatkan market share produk syariah ialah saingan dari luar negeri, global dan regional. Sehingga, akses harus diperluas dan infrastruktur harus lebih kuat. Begitu juga modal, SDM dan teknologi.
"Price-nya harus kompetitif di antara regional. Artinya harus ada satu kebijakn yang extraordinary," kata Wimboh.
Baca juga: Inflasi RI Sepanjang 2020 Tercatat 1,68%
Poin penting pada fokus keuangan syariah di dalam negeri, yaitu mengutamakan retail dan UMKM. Sebab, UMKM diyakini bisa lebih bertahan dari permasalahan kredit dibandingkan sektor komersial.
Jaringan ekosistem bisnis syariah yang menghubungkan ritel dan UMKM sebagai off taker, juga harus dibangun. Seperti, industri halal termasuk makanan dan minuman, pariwisata, akomodasi hingga gaya hidup.
Adapun poin selanjutnya, meningkatkan literasi dan inklusi produk keuangan syariah di masyarakat dengan bantuan teknologi. Teknologi menjadi basis utama yang merupakan game changer di masa pandemi covid-19. Layanan ke depan harus diakses secara luas, cepat, murah dan akurat.
Terakhir, pendalaman produk berbasis syariah. Mulai dari produk pasar modal yang berbasis syariah, security crowd funding, hingga perluasan variasi produk.(OL-11)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menyebut Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif.
PADA Sabtu, 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara Ulang Tahun (Milad) yang ke-50 di Asrama Haji Pondok Gede. \
Fokus utama expo kali ini adalah penguatan ekosistem halal dan pengenalan layanan unggulan BSI Bank Emas.
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved