Subsidi Pupuk Gagal, Jokowi Didorong Rombak Direksi PT Pupuk

KEMARAHAN Presiden Joko Widodo atas tingginya subsidi pupuk Rp33  triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian disoroti relawan Jokowi. 

Mereka menilai manajemen BUMN Pupuk Indonesia juga harus bertanggung jawab. 

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Imanuel Ebenezer (Noel) mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) polisi dan kejaksaan. 

"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK . Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang ber tnggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," kata Noel melalui pesan singkat, Senin (11/1).

Karena itu, tambah Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti.
Aktivis 98 ini menilai selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah. 

Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran dan KKN.

"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ungkap Noel

Noel menyarankan agar pemberian pupuk langsung saja ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya. 

Dirinya meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain karena pupuk sangat penting bagi mereka. 

"Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," tandasnya.

Menurut Noel, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Dipilih benar benar yang mana petani atau oligarki pertanian. 

Sebelumnya, Presiden menyebut kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan yang salah dan tidak memberikan hasil baik kepada negara. 

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp33 triliun untuk subsidi pupuk.

Namun, Jokowi merasa tidak ada perbaikan hasil produksi pertanian secara signifikan. 

"Kalau 10 tahun sudah Rp33 triliun. Pengembaliannya apa kepada negara? Apakah produksi melompat naik? Ini angka besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini dievaluasi," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). (OL-8)