Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Terlebih saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.
"Penduduk Indonesia sudah 273 juta lebih sehingga pengelolaan pangan betul-betul harus diseriusi," kata Jokowi saat Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
Baca juga: Saksi Hadir Virtual, Hakim Tunda Sidang Irjen Napoleon
Menurut Jokowi, pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional. Namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan.
"Oleh sebab itu perlu membangun economi scale melalui food estate. saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama," jelas Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Saat ini pemerintah memiliki program jangka panjang yakni food estate. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di satu kawasan.
"Jika produktivitas kita meningkat kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor dan nanti food estate ini akan kita lakukan di Provinsi lainnya dengan dana dari APBN," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia. Karena itu, peningkatan produktivitas adalah pilihan yang wajib dilakukan semua pemerhati pertanian Indonesia.
"Demi mendukung arahan Presiden kami memiliki Cara Bertindak (CB) 1 sampai 5 dan kami siap melakukannya di lapangan," ungkapnya.
"Kami siap bekerja keras di lapangan, kerja sama kami dengan para gubernur, bupati juga para menteri mendukung luar biasa," pungkasnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved