Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Terlebih saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.
"Penduduk Indonesia sudah 273 juta lebih sehingga pengelolaan pangan betul-betul harus diseriusi," kata Jokowi saat Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
Baca juga: Saksi Hadir Virtual, Hakim Tunda Sidang Irjen Napoleon
Menurut Jokowi, pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional. Namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan.
"Oleh sebab itu perlu membangun economi scale melalui food estate. saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama," jelas Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Saat ini pemerintah memiliki program jangka panjang yakni food estate. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di satu kawasan.
"Jika produktivitas kita meningkat kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor dan nanti food estate ini akan kita lakukan di Provinsi lainnya dengan dana dari APBN," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia. Karena itu, peningkatan produktivitas adalah pilihan yang wajib dilakukan semua pemerhati pertanian Indonesia.
"Demi mendukung arahan Presiden kami memiliki Cara Bertindak (CB) 1 sampai 5 dan kami siap melakukannya di lapangan," ungkapnya.
"Kami siap bekerja keras di lapangan, kerja sama kami dengan para gubernur, bupati juga para menteri mendukung luar biasa," pungkasnya. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved