Saksi Hadir Virtual, Hakim Tunda Sidang Irjen Napoleon

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda agenda persidangan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terdakwa kasus penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar buronan. Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi secara virtual.

Adapun saksi yang dihadirkan ialah mantan Sekretaris NCB Polri Komjen Setyo Wasisto. Setyo mengikuti jalannya sidang melalui layar televisi karena berada di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Penasihat hukum Napoleon, Santrawan Paparang, menyatakan keberatan dengan kehadiran Setyo secara virtual. Ini disebabkan pada sidang sebelumnya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi secara langsung di ruang sidang.

"Oleh karena itu, tidak dijadwalkan hari ini untuk sidang virtual. Sekali lagi kami akan menyerahkan kepada Yang Mulia untuk keputusannya. Nanti kami mengikuti tata tertib yang disampaikan Yang Mulia dalam persidangan," kata Santrawan di ruang sidang, Senin (11/1).

Mengamini ucapan Santrawan, Hakim Ketua Muhammad Damis mengatakan pihaknya tidak akan mendengarkan kesaksian Setyo. Menurut Damis, hal tersebut tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

"Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan. Yang dimungkinkan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan itu ketika saksi tersebut akan memberikan keterangan virtual pada pengadilan yang sama lingkungannya," jelas Damis.

Dalam Pasal 11 ayat 3, Damis menjelaskan saksi atau ahli yang bisa diambil keterangannya secara virtual bila berada di kantor penunutut umum dalam daerah hukum kasus tersebut berjalan. Selain itu, sidang virtual dapat juga dilakukan apabila saksi atau ahli berada di dalam atau luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara.

"Kalau dari (kantor) Kejaksaan di luar dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nggak bisa Pak. Itu jelas dalam Perma," tandas Damis.

Mejelis hakim lantas berembuk dan mengambil keputusan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Setyo Wasisto pada 18 Januari 2020.

Dalam kasus yang sama, Setyo Wasisto pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Sejatinya, Setyo akan diambil kesaksiannya mengenai posisi nama Joko Tjandra dalam daftar red notice saat dirinya menjabat antara 2013-2015. (OL-14)