Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan kebijakan pemberian stimulus listrik dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terus dilanjutkan pada 2021 karena masih dibutuhkan oleh rakyat banyak.
"Stimulus ini jangan dihentikan hanya sampai Desember 2020. Namun terus dilanjutkan sampai minimal akhir tahun 2021, karena masyarakat masih membutuhkan," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Kamis (24/12).
Untuk itu, lanjut dia, sudah seharusnya pemerintah memastikan alokasi anggaran negara khusus untuk itu selama pandemi ini masih belum selesai. Ia berpendapat bahwa dibandingkan dengan program bansos, pemberian stimulus tarif listrik ini lebih tepat sasaran dan mudah dipertanggungjawabkan.
"Datanya valid, jalur distribusi pemberian stimulus jelas dan relatif aman dari korupsi," kata Mulyanto.
Apalagi, lanjutnya, warga yang kerap ditemuinya mengaku terbantu dengan adanya stimulus listrik tersebut, sehingga mereka juga mengutarakan harapannya agar program terus dapat terus berlanjut.
Sebagaimana diketahui dengan program stimulus ini pelanggan kategori Rumah Tangga 450 VA mendapat pembebasan tagihan/token gratis sampai dengan Desember 2020. Bagi pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi akan mendapat diskon 50 persen tagihan/token listrik sampai dengan Desember 2020.
Selain itu pelanggan bisnis kecil 450VA mendapat bantuan pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020, industri kecil 450 VA mendapat pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020, serta lembaga sosial kecil 450 VA diberi pembebasan tagihan/gratis sampai dengan Desember 2020.
Terkait pasokan listrik, PT PLN (Persero) telah menjamin ketersediaan pasokan listrik saat perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. "Saat ini, sistem kelistrikan Jawa, Madura dan Bali memiliki daya mampu 37.402 MW dengan prediksi beban puncak pada malam Natal sebesar 21.347 MW sehingga tersedia cadangan daya sebesar 16.055 MW," ujar Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN Haryanto WS, Rabu (23/12). (Ant/R-1)
Minat generasi muda terhadap teknologi hijau terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyayangkan aksi intoleransi perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang terjadi di Padang, Sumatera Barat.
Menggunakan kabel ekstensi di waktu yang tidak tepat dapat merusak perangkat dan alat elektronik, serta meningkatkan risiko keselamatan yang serius bagi pengguna.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved