Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan kebijakan pemberian stimulus listrik dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terus dilanjutkan pada 2021 karena masih dibutuhkan oleh rakyat banyak.
"Stimulus ini jangan dihentikan hanya sampai Desember 2020. Namun terus dilanjutkan sampai minimal akhir tahun 2021, karena masyarakat masih membutuhkan," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Kamis (24/12).
Untuk itu, lanjut dia, sudah seharusnya pemerintah memastikan alokasi anggaran negara khusus untuk itu selama pandemi ini masih belum selesai. Ia berpendapat bahwa dibandingkan dengan program bansos, pemberian stimulus tarif listrik ini lebih tepat sasaran dan mudah dipertanggungjawabkan.
"Datanya valid, jalur distribusi pemberian stimulus jelas dan relatif aman dari korupsi," kata Mulyanto.
Apalagi, lanjutnya, warga yang kerap ditemuinya mengaku terbantu dengan adanya stimulus listrik tersebut, sehingga mereka juga mengutarakan harapannya agar program terus dapat terus berlanjut.
Sebagaimana diketahui dengan program stimulus ini pelanggan kategori Rumah Tangga 450 VA mendapat pembebasan tagihan/token gratis sampai dengan Desember 2020. Bagi pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi akan mendapat diskon 50 persen tagihan/token listrik sampai dengan Desember 2020.
Selain itu pelanggan bisnis kecil 450VA mendapat bantuan pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020, industri kecil 450 VA mendapat pembebasan tagihan sampai dengan Desember 2020, serta lembaga sosial kecil 450 VA diberi pembebasan tagihan/gratis sampai dengan Desember 2020.
Terkait pasokan listrik, PT PLN (Persero) telah menjamin ketersediaan pasokan listrik saat perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. "Saat ini, sistem kelistrikan Jawa, Madura dan Bali memiliki daya mampu 37.402 MW dengan prediksi beban puncak pada malam Natal sebesar 21.347 MW sehingga tersedia cadangan daya sebesar 16.055 MW," ujar Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN Haryanto WS, Rabu (23/12). (Ant/R-1)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyayangkan aksi intoleransi perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang terjadi di Padang, Sumatera Barat.
Menggunakan kabel ekstensi di waktu yang tidak tepat dapat merusak perangkat dan alat elektronik, serta meningkatkan risiko keselamatan yang serius bagi pengguna.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved