Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 30 bank dalam penyaluran dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2021. Anggaran subsidi FLPP untuk 2021 sudah ditetapkan senilai Rp19 triliun.
"Kita coba dengan Rp19 triliun bisa kita manfaatkan semaksimal, utamanya melayani masyarakat dengan rumah subsidi. Angka itu mungkin masih kurang dari kebutuhan, tapi kita harus pertanggungjawabkan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono dalam acara penandatanganan PKS dengan 30 bank pelaksana FLPP 2021 secara virtual, Jumat (18/12).
Dia menekankan agar bank pelaksana FLPP dan pihak pengembang perumahan memperhatikan kualitas pembangunan rumah.
"Dalam hal pembangunan rumah bersubsi ini kita harus bertanggung jawab betul, dan pastikan sampai ke orang dengan kualitas yang baik. Termasuk lingkungan rumahnya yang harus dijaga," kata Basuki.
Basuki juga meminta agar tidak ada penyelewengan dana dalam penyaluran FLPP kedepannya. "Saya mohon dengan sangat kepada para personel Kementerian PUPR sampai dengan bank pelaksana FLPP, jangan ada yang main-main dengan uang subsidi. Karena ini pakai APBN, harus digunakan secara tanggung jawab," jelas Basuki.
Selain itu, Menteri juga meminta PPDPP untuk memaksimalkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). SiPetruk merupakan aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk mempercepat proses penyediaan hunian.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menuturkan, realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 mencapai Rp10,87 triliun untuk 105.960 unit rumah per 17 Desember. Pihaknya akan melakukan evaluasi penyaluran 2020 agar bisa optimal di 2021.
Adapun total penyaluran FLPP dari 2010 hingga 17 Desember 2020 mencapai Rp55,24 triliun. Dana sebanyak itu digunakan membiayai FLPP untuk 761.562 unit rumah.
"Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan kinerja realisasi penyaluran dana FLPP agar di 2021 tepat sasaran KPR Sejahtera dan banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," pungkas Arief. (X-12)
Skema sewa beli atau rent to own (RTO) dinilai sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Temukan rumah idaman dan manfaatkan promo KPR menarik di BRI Consumer Expo 2025 Goes to BSD City. Dapatkan juga penawaran eksklusif properti dan kendaraan!
Dapatkan rumah impian, test drive BYD, lelang emas, dan promo menarik di BRI Consumer Expo 2025 di Citra City Sentul!
Mempersiapkan akad kredit rumah atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah.
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi oleh BTN mencapai Rp106,8 triliun, meningkat 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved