Menkeu: Anggaran PEN Sudah Terserap Rp440 Triliun

HINGGA 2 Desember 2020, serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp440 triliun. Itu sekitar 63,3% dari total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

“Pada 2 Desember ini sudah dilaksanakan sebesar 63,3% atau Rp440 triliun dari pagu,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Jumat (11/12).

Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, mengatakan implementasi serapan anggaran PEN melalui berbagai dukungan pemerintah. Terutama pada sektor kesehatan, masyarakat, hingga dunia usaha, yang terdampak pandemi covid-19.

Baca juga: ADB Ubah Proyeksi Ekonomi RI Jadi Minus 2,2% pada 2020

Adapun dukungan kepada sektor kesehatan melalui pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, penyediaan alat kesehatan, pembaruan rumah sakit, hingga pengadaan vaksin.

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk mendorong daya beli. Mengingat, banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang akibat pandemi. Golongan masyarakat rentan menjadi prioritas bansos pemerintah.

“Dari dana Rp230,7 triliun ditujukan melindungi masyarakat. Terutama yang paling rawan atau vulnerable terhadap pandemi covid-19,” terang Ani.

“Pertama, 20% yang incomenya paling rendah untuk mendapatkan PKH dan sembako. Kita juga memberikan dukungan dalam bentuk listrik gratis untuk 450 VA. Lalu 900 VA diberikan diskon 50%,” imbuhnya.

Pemerintah juga menggulirkan bantuan sembako dan BLT Desa. Terutama untuk menjangkau warga yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kartu Prakerja juga diberikan untuk menangkap mereka yang mengalami PHK, atau pengurangan jam kerja,” pungkas Bendahara Negara.

Baca juga: Menkeu: Belanja Daerah untuk Program PEN Sangat Lamban

Diketahui, anggaran PEN yang dibagi untuk 6 sektor prioritas, telah diubah penempatannya untuk mengakselerasi penyerapan. Misalnya di bidang kesehatan, alokasi anggaran semula hanya Rp87,5 triliun, kemudian dinaikkan menajdi Rp97,26 triliun. Lalu, perlidungan sosial dari awalnya Rp203 triliun menjadi Rp234,33 triliun.

Serangkaian program PEN bertujuan memulihkan aspek permintaan dan penawaran yang melemah akibat pandemi covid-19. Pemerintah disebutnya terus berupaya menangani pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

“Dalam mendesain policy, kita mencoba untuk memulihkan sisi demand-nya. Seperti konsumsi dan government spending. Dari sisi supply, kita memberikan insentif usaha dalam bentuk relaksasi perpajakan,” jelasnya.(OL-11)