Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin transparansi penyaluran bantuan subsidi upah/gaji (BSU). Hal itu dikarenakan adanya monitoring dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Menurut kami transparansi sudah dilakukan dan data tidak ada yang diotak-atik karena menganut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Selain itu, Penerima BSU pada termin I datanya selalu diunggah di sosial media Kemnaker setidaknya seminggu 2 kali postingan," kata Staf Khusus Kemnaker, Reza Hafiz saat acara virtual Sudah Sampai Mana Implementasi BSU Tahap 2, Kamis (10/12).
Karena data yang mengikuti dari BP Jamsostek maka penyaluran BSU pada termin II tidak ada pembaharuan data dan masih mengikuti termin I. Selain itu Kemnaker juga mengikuti regulasi kriteria yang dibatasi hingga Juni 2020.
Baca juga : ADB Ubah Proyeksi Ekonomi RI Jadi Minus 2,2% pada 2020
"Sehingga yang tidak terdaftar hingga bulan Juni maka tidak termasuk pada termin II, itulah kebijakan. Karena kita butuh banyak waktu untuk verifikasi bila ada pembaruan data pada termin II sehingga validitas datanya nanti bisa dipertanyakan," ungkapnya.
Pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi covid ini. seperti BLT dana desa, bantuan padat karya, dan lainnya.
Reza menjelaskan semua data penerima BSU berasal dari BP Jamsostek sehingga penerima BSU sudah pasti terdaftar di BP Jamsostek. Selain itu penerima BSU merupakan pekerja yang upah per bulannya di bawah Rp5 juta dan memiliki bank aktif. (OL-7)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved