Luhut: Nelayan Pesisir Selatan Rasakan Manfaat Ekspor Benur

MENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada kesalahan dalam kebijakan eskpor benur atau benih lobster yang dikendalikan oleh Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Edhy telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benur pada Rabu (25/11). Dia ditahan bersama pejabat KKP lainnya setelah pulang dari Hawaii, Amerika Serikat.

Baca juga: Menteri KKP Ditangkap, KPK: Benar, Terkait Ekspor Benur

"Yang salah itu adalah monopoli seperti pengangkutan soal ekspor benur, itu yang tidak boleh terjadi," kata Luhut yang ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim, Jakarta, Jumat (27/11).

KKP sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penghentian sementara ekspor benur atau benih lobster. Penghentian itu tertuang dalam SE Nomor: B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

"Kalau ada mekanisme yang salah, kita evaluasi. Sementara ini dihentikan beberapa waktu," jelas Luhut.

Namun, secara umum Luhut menilai kebijakan ekspor benur tersebut sudah sesuai aturan. Dia menyebut, para nelayan pesisir merasakan manfaat atas kebijakan tersebut.

"Kalau dari aturan yang ada yang dibuat Peraturan Menteri (KKP) yang dibuat tidak ada yang salah. Semua itu dinikmati oleh rakyat atas program ini. Sekjen KKP bilang Itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan," tutur Luhut.

Baca juga: Mengkaji Kebijakan Ekspor Benur Lobster

Pihaknya akan mengevaluasi soal kebijakan ekspor benur tersebut. Luhut mengatakan, bila dalam laporan ekspor benur tersebut dirasakan baik, kebijakan tersebut bakal dibuka kembali.

"Minggu depan dilaporkan ke saya. Kalau bagus ya kita lanjutkan. Karena sekali lagi itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan, di mana di situ juga harus diperhatikan siklusnya," pungkas Luhut. (Ins/A-3)