Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan berencana akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) yang bersifat non tunai pada tahun depan.
“Kami merencanakan ada beberapa PMN yang non tunai sifatnya tahun depan. Ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya,” ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (16/11).
Isa mengatakan hal ini dilakukan karena kementerian/lembaga (K/L) sering membangun atau membeli sesuatu yang kemudian diserahkan kepada BUMN untuk digunakan.
“Nah ini serah terimanya ini harus diresmikan dalam bentuk penambahan modal kepada BUMN tersebut,” ujar Isa.
Isa menyebutkan yang harus diselesaikan adalah di PT PLN (Persero) sebanyak Rp872,4 miliar yaitu merupakan barang-barang yang dibangun oleh Kementerian ESDM.
Kemudian PT Pertamina (Persero) yaitu berupa pompa bahan bakar pesawat di Pelabuhan Udara Juanda yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan akan diserahkan ke Pertamina sehingga menjadi aset Pertamina.
Baca juga : Realisasi PMN Sudah Mencapai Rp16,95 Triliun
Tak hanya itu, untuk Pertamina juga ada barang milik Kementerian ESDM berupa jaringan gas yang dibangun oleh Kementerian ESDM dan akan diserahkan ke Pertamina dalam bentuk penambahan modal negara.
Selanjutnya PT Istaka Karya yang akan mendapat dukungan dari Kementerian PUPR berupa lahan di Cengkareng, Semplak Bogor, dan Watukosek Pasuruan.
“Ini tentunya juga memerlukan penegasan di dalam penambahan PMN,” tuturnya.
Sementara untuk PT Hutama Karya akan didukung melalui barang-barang milik negara berupa tanah yang nanti bisa dikembangkan sehingga mampu mendapatkan revenue tambahan.
Isa memperkirakan tahun depan masih dibutuhkan fleksibilitas untuk mendukung BUMN tertentu dalam rangka melakukan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat
“Jadi kemungkinan kita akan melihat adanya tambahan-tambahan PMN untuk yang lain,” pungkas Isa. (OL-2)
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved