UNTUK pengadaan vaksin covid-19 dan vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah menyiapkan anggaran Rp34,23 triliun. Sebesar Rp5 triliun disalurkan tahun ini dan Rp29,23 triliun lagi pada tahun depan.
“Kami sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik tahun ini dan tahun depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Sri melanjutkan anggaran itu berasal dari skema burden sharing (berbagi beban) pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk kebutuhan belanja public goods di sektor kesehatan.
“Pemerintah juga melakukan alokasi ulang untuk mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di bidang kesehatan untuk memenuhi vaksin,” lanjut Menkeu.
Untuk bidang kesehatan yang sebelumnya diputuskan Rp87,55 triliun menjadi Rp97,26 triliun meliputi belanja penanganan covid-19 Rp45,32 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun. Lalu gugus tu gas Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, vaksin Rp5 triliun, dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial Rp29,23 triliun.
“Serapan PEN terakselerasi luar biasa pada triwulan III. Jumlahnya Rp383 triliun atau 55,1% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 9 November 2020,” ungkap Sri Mulyani.
“Komposisi PEN mengalami perubahan karena kita mela kukan evaluasi. Jadi, kalau ada program tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kami alokasikan ke bidang lain,” lanjut Menkeu.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengemukakan program PEN yang digulirkan pemerintah terkait kebutuhan belanja terus meningkat, di antaranya pemberi an stimulus pereko no mian, insentif pajak, dan bantu an sosial. “Belanja memang mening kat tajam pada program PEN.”
Pada sisi lain, pemerintah juga akan mengoptimalkan sisa APBN dan APBD yang mencapai lebih dari Rp1.200 triliun untuk mendorong pemulihan akibat pandemi pada triwulan terakhir tahun ini.
Mekanisme pasar
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema berbagi beban dengan pemerintah per 3 November sudah mencapai Rp322,35 triliun.
Perry memerinci untuk pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 16 April 2020 tercatat Rp69,8 triliun.
Adapun realisasi pembelian SBN untuk pendanaan public goods yang dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan per 7 Juli 2020 sebesar Rp252,5 triliun. “Pembelian public goods dilakukan secara langsung dan semua beban di BI. Total disepakati Rp397 triliun dan sudah terealisasi Rp252,5 triliun,” jelas Perry, kemarin. (Ant/X-3)
