Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH akan terus mengupayakan melahirkan kebijakan fiskal untuk menjaga dan mendorong tren pemulihan ekonomi nasional. Sinergi bersama otoritas moneter turut diperkuat untuk menjaga momentum pemulihan yang sedang terjadi.
“Berbagai kebijakan baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat, daerah, maupun dukungan dari pembiayaan, diharapkan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pernyataan resmi secara virtual, Kamis (5/11).
“Demikian pula kebijakan moneter bersama pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian nasional. Sektor keuangan yang stabil akan terus dijaga dalam mendukung pemulihan ekonomi. Kemudahan berusaha dan berbagai upaya di dalam program struktural akan dilakukan dalam rangka memerbaiki kinerja perekonomian terutama di sektor riil dan jasa,” sambungnya.
Dia bilang, perbaikan kinerja ekonomi mulai terlihat dan itu akan terus dijaga oleh pemerintah melalui berbagai upaya. Salah satu cerminan perbaikan dapat dilihat dari tingkat Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia dan indeks penjualan ritel yang meningkat pesar di triwulan III 2020.
Posisi PMI manufaktur Indonesia, kata Sri Mulyani, berada di level 48,3. Ini jauh lebih baik dibandingkan posisi triwulan II 2020 yang berada di level 31,7. Pun demikian indeks penjualan ritel yang pada triwulan III 2020 mencapai -9,6%, lebih baik ketimbang triwulan II 2020 di angka -18,2%.
“Perbaikan kinerja ekonomi nasional, baik dari sisi konsumsi maupun investasi, diharapkan terus berjalan, meningkat dan diakselerasi,” ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan mengalami perbaikan di triwulan III 2020 yang mencapai -4,3%, lebih baik dibanding triwulan II di -6,2%. Sri Mulyani bilang, perbaikan itu terjadi lantaran adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah industri nasional.
Perbaikan juga terjadi di sektor perdagangan, tercatat pada triwulan III 2020 mencapai -5%, lebih baik dibanding triwulan II 2020 yang -7,6%. Perbaikan kinerja di sektor perdagangan dinilai karena kondisi penanganan pandemi telah membaik yang menjadi indikator mobilitas masyarakat.
"Dilihat dari berbagai hal itu, ini makin mengonfirmasi bahwa posisi terburuk akibat covid-19 memang sudah kita lewati. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk terus mengendalikan covid-19 dibantu dan bersama-sama dengan seluruh pihak terutama masyarakat yang terus melaksanakan disiplin protokol kesehatan akan sangat menentukan pemulihan di berbagai kegiatan sektor ekonomi ini,” pungkas Sri Mulyani. (OL-14)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved