Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tetap memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan islam di Tanah Air agar kegiatan operasional belajar mengajar di tengah pandemi dapat terus berjalan. Itu tercermin dalam pos anggaran khusus yang diberikan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekonomi dan pendidikan islam sangat nyata di tengah pandemi ini. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan pemihakan. Di dalam program PEN, dialokasikan bantuan operasional pendidikan untuk pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan al-quran sebesar Rp2,38 triliun. Ini tujuannya untuk membantu lebih dari 21.173 lembaga pesantren dan 62.153 lembaga madrasah serta 112.008 lembaga pendidikan Al-quran,” ujarnya saat memberi sambutan dalam peresmian Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang, Banten, secara virtual, Rabu (21/10).
Dia menambahkan, bantuan pemerintah kepada dunia pendidikan islam juga diarahkan kepada murid-murid yang ada di pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan Al-quran. Dalam masa pandemi covid-19, pemerintah menganggarkan Rp211,7 miliar untuk mendukung kegiatan belajar bagi para pesantren dan memberikan Rp5 juta per bulan kepada 14.115 lembaga pendidikan islam selama 3 bulan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga pengajar hingga pengasuh pondok pesantren melalui skema bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. Pararel dengan itu, pemerintah juga melakukan pengadaan rapid test dan swab test di lingkungan pesantren guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah pandemi.
“Pemerintah juga memberikan bantuan sarpras untuk tempat wudhu, wastafel, MCK di pesantren yang tersebar di 10 provinsi. Selain bantuan operasional pendidikan tersebut yang fokus pada pemberian akses pembelajaran daring. Pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp991,8 miliar di berbagai K/L dengan penerima manfaat adalah kalangan pesantren,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Dana BOS Madrasah dan Pesantren Naik Rp100 Ribu per Siswa
Dari anggaran yang tersebar di berbagai K/L itu, imbuh dia, telah direalisasikan penggunaannya untuk membangun rumah susun pondok pesantren di lima lokasi, pengembangan wirausaha di pesantren, peningkatan kualitas kesehatan di lingkungan dengan membangun sanitasi bersih di 40 pesantren, penyediaan rak dan buku dan penyediaan akses internet.
Pemerintah juga konsisten mengalokasikan dana abadi untuk pesantren. Dana abadi itu menjadi bagian dari dana abadi pendidikan yang tiap tahun dialokasikan pemerintah dalam APBN.
“Tujuannya untuk mengirim santri kita untuk bisa mendapatkan pendidikan terbaik di seluruh dunia tanpa ada halangan. Pemerintah berharap santri bisa mengakses pembiayaan KUR yang diberikan melalui 45 lembaga keuangan sebagai penyalur KUR yang terdiri dari 37 bank umum, 2 bank syariah, 3 perusahaan pembiayaan dan 3 koperasi,” ujar Sri Mulyani.
“Jadi banyak kesempatan yang diberikan meski sedang menghadapi covid. Ini juga diberikan agar mereka mampu meningkatkan kemampuan entrepreneur dan membangun usaha produktif meski belum bankable, mereka bisa memulai dengan akses kredit seperti usaha ultramikro dengan pembiayaan maksimal Rp10 juta. Bila berkembang, mereka bisa mengakses KUR,” pungkas dia.(OL-5)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved