Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menduga penyebab demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) hingga ricuh karena adanya misinformasi atau informasi yang dipelintir.
"Banyak pro kontra yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan maraknya misinformasi yang menyesatkan. Seperti soal cuti hamil yang dibilang akan hilang," ujar Bob kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat (9/10).
Bob mengatakan, bahwa tidak benar hak cuti pekerja dihapuskan dalam omnibus law. Lalu misinformasi lainnya soal pesangon yang dihilangkan dan kabar soal pegawai kontrak seumur hidup.
"Ini harus dieliminasi dengan sosial dialog yang intens sesuai dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP)," tegas Bob.
Apindo mendapatkan laporan perihal dampak mogok nasional kerja serta kerusuhan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bob mengatakan ada perusahaan yang mengalami gangguan sehingga mengalami keterlambatan produksi.
"Beberapa perusahaan tekstil di Jawa Barat dan beberapa kota lainnya yang mengalami gangguan tersebut," kata Bob.
Selain itu ada perusahaan yang melaporkan fasilitas kantor mengalami kerusakan yang parah akibat kerusuhan penolakan omnibus law tersebut.
"Ada yang mengalami kerusakan fasilitas produksi dan fasilitas di kantor. Kami menyesalkan hal tersebut terjadi dan berharap ada tindakan tegas dari aparat yang berwenang," tegas Bob.
Pascapersetujuan UU Ciptaker oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang, pada Selasa (6/10), terjadi gelombang aksi buruh di berbagai wilayah seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Puncaknya pada Kamis (8/10) timbul aksi anarkis oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Mereka merusak berbagai macam fasilitas umum. (P-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved