Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
EKONOM Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, investor asing masih khawatir terhadap pergolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Meskipun sentimen di pasar saham mengalami kenaikan 1.39% sepekan terakhir hingga berada di level 5.000 tapi yang menjadi catatan adalah setimen investor asing masih negatif," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (8/10).
Bhima juga menjelaskan, nett sells atau aksi jual asing tercatat Rp8 triliun sepekan terakhir. Angka tersebut, katanya, menunjukkan investor asing justru memandang negatif Omnibus Law.
"Investor asing melihat Omnibus Law tidak mampu mengembalikan ekonomi ke jalur yang positif dalam waktu singkat," kata Bhima.
Bahkan, lanjutnya, beberapa investor pun melihat ada kemunduran standard lingkungan hidup dan hak pekerja dalam omnibus law.
Selain itu, Bhima juga menerangkan, keluarnya dana asing akan berpengaruh pada stabilitas rupiah dan defisit transaksi berjalan dalam jangka menengah panjang.
"Saran kepada pemerintah sebaiknya menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law sebelum banyak pihak lakukan judicial review yang bisa memantik ketidakstabilan politik," pungkas Bhima. (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved