Bahlil Sebut UU Ciptaker Bisa Mencegah Potensi Korupsi

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bisa mencegah tindakan korupsi dalam pembuatan izin investasi.

Ia menegaskan, dalam segala bentuk perizinan investasi bakal terintegrasi dalam satu sistem Online Single Submission (OSS).

"Semakin banyak ketemu orang semakin banyak mata air yang mengalir di situ. UU ini mencegah potensi korupsi, mencegah orang-orang bersentuhan langsung," jelas Bahlil dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Jakarta, Rabu (7/10).

Tindakan korupsi terkait izin, kata Bahlil, sudah bukan rahasia lagi. Banyak pengusaha berbondong-bondong mencari cara lain seperti lobi tau kompromi agar izin bisa cepat keluar. Adanya OSS tersebut, diyakini bisa mengurangi praktek haram tersebut.

"Kedepan BKPM menyiapkan bagaimana sinkronisasi aplikasi ini diwujudkan," kata Bahlil.

Senada, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, sistem OSS mendukung pencegahan korupsi. Selama ini izin investasi, perencanaan pertanahan, rencana detail tata ruang (RDTR) belum menjadi kesatuan regulasi.

"Siapapun investasi yang memasukan rencana tata ruang dalam bentuk online. Tidak perlu menghadap siapa, minta izin ke birokrasi tertentu. Karena itu program anti korupsi jauh lebih efektif karena dia tansparan dan jelas," kata Sofyan. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi