Konsumsi Masyarakat Jadi Andalan

KENDATI pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun ini diprediksi menyusut di kisaran -2,9% sampai -1%, pemerintah optimistis pada triwulan berikutnya mengalami perbaikan.

Demikian pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam taklimat media dengan topik Kupas Tuntas Ekonomi APBN secara virtual di Jakarta, kemarin.

“Triwulan I, pertumbuhan di angka 2,97% dan kian dalam di triwulan II, yakni di angka -5,32%. Triwulan III kami expect di -2,9% sampai -1%. Pemerintah mengharapkan ada perbaikan pada triwulan IV untuk menguatkan perekonomian di 2021 agar sesuai postur RAPBN 2021,” kata Febrio.

Menurut Febrio, dalam RAPBN 2021 pemerintah memancang target pertumbuhan di rentang 4,5%-5,5% berdasarkan pemulihan ekonomi secara bertahap sejak triwulan I 2021, dengan titik awal pembalikan di penghujung 2020.

“Harapannya triwulan IV membaik meskipun overall 2020 kita berada di teritori negatif. Sepanjang tahun ini kita sudah resesi,” jelas Febrio.

Kepala Ekonom Danareksa, Moekti Prasetiani Soejachmoen, menuturkan kondisi resesi seperti disampaikan Febrio tersebut telah memengaruhi suasana kebatinan masyarakat sebagai aktor utama perekonomian. Tidak sedikit warga terbelit keraguan melakukan aktivitas sehingga pergerakan ekonomi pun semakin tersendat.

“Masyarakat, kalau mendengar kata resesi, cenderung mengurangi konsumsi. Padahal mengurangi konsumsi semakin memperparah resesi karena tidak ada kegiatan ekonomi di masyarakat,” ujar Moekti.

Oleh karena itu, lanjut Moekti, dorongan pemerintah untuk mendongkrak konsumsi menjadi kunci mengatasi resesi. Apalagi konsumsi rumah tangga di Indonesia memberikan kontribusi besar kepada perekonomian, yakni hingga 56% terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kita perlu tetap belanja, tetapi bijaksana dan sesuai kebutuhan. Produk UMKM jadi prioritas karena mempercepat pergerakan ekonomi,” ungkap Moekti.

Bantuan sosial

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menyorongkan data sekitar 90% rumah tangga miskin telah tersentuh bantuan pemerintah berdasarkan survei Bank Dunia terkait dampak pandemi terhadap ekonomi beberapa waktu lalu.

Di 2020, anggaran Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial itu meliputi PKH Rp37,4 triliun, kartu sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, bantuan langsung tunai Rp31,8 triliun, dan Rp37,7 triliun untuk subsidi upah bagi 15,7 juta pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Pingkan Audrine Kosijungan, menilai pemerintah telah menempuh langkah positif dengan menggelontorkan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang tergolong rentan tersebut.

“Kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan laju konsumsi,” tutur Pingkan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mendorong pemerintah terus menstimulasi permintaan di masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

Saat ini, belanja kementerian/lembaga belum optimal. Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun baru mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari pagu.

“Ke depan yang utama bagaimana demand bisa kita stimulate dengan berbagai upaya melalui koridor protokol kesehatan. Bagaimana bansos masif dan tepat sasaran,” kata Wimboh dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin. (Try/Ant/X-3)