UMKM Perlu Jadi Prioritas dalam Penanganan Dampak Pandemi

USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kini sedang menghadapi dua krisis. Selain krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, UMKM juga menghadapi resesi ekonomi yang kini dialami oleh Indonesia, dampak dari wabah Covid-19.

Pengusaha nasional, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, dua krisis itu menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun, ia mengimbau pelaku UMKM untuk tetap bersemangat dan menjadikan krisis sebagai momentum untuk menempa diri.

"Apalagi, kewirausahaan lahir dari berbagai upaya untuk bertahan dalam berbagai tekanan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi," kata Sandiaga dalam diskusi virtual Indonesia Young Entrepreneur Summit (IYES) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Perguruan Tinggi di Riau, Selasa (22/9).

Mantan Wakil Gubernur DKi Jakarta itu menegaskan, UMKM yang menyumbangkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia harus jadi prioritas penanganan ekonomi di masa pandemi. Terlebih 99 persen usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM.

Menurutnya, jenis usaha UMKM sebagian besar menjalankan kegiatan secara harian. Oleh karena itu, penyaluran uang tunai melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT ) harus segera disalurkan, dan itu akan mempercepat pemulihan dari dampak Covid-19.

“Karena begitu masyarakat memiliki akses ke uang tunai mereka akan mendorong konsumsi mereka dan akan berdampak ke UMKM,” ujarnya.

Baca juga : UMKM Perlu Tambah Pengetahuan Bisnis agar Bertahan di Masa Pandemi

Dia pun meminta kepada pelaku usaha UMKM harus dapat beradaptasi kondisi saat ini. Sebab dari sejumlah prakiraan dampak dari penyebaran virus korona bagi sektor ini masih akan terasa hingga tiga bulan ke depan.

Sementara itu, Founder KAHMIPreneur Kamrussamad mengatakan, penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) & Skema Pinjaman Pemda dengan Bunga 0% merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan ekonomi daerah di tengah pandemi corona ini.

Terlebih, kata dia, dana yang digelontorkan sebesar Rp11,5 triliun dapat menggerakan sektor riil melalui program ketahanan pangan, ketahanan kesehatan dan ketahanan sektor riil.

Kamrussamad mengingatkan, dana tersebut harus disertai bunga yang rendah maksimal enam persen, skema dan persyaratan penyaluran disederhanakan, dan menjangkau pelaku usaha UMKM serta pelaku usaha baru bukan hanya pada nasabah lama.

"Dengan penjaminan Askrindo dan Jamkrindo serta subsidi bunga/margin sesuai PMK 85, harusnya mampu membangkitkan sektor riil,"  tukasnya.(RO/OL-7)