Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PENELITI bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) M. Rifki Fadilah mengatakan kebijakan PSBB Jilid II akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek yang akan terhambat.
Hal ini disebabkan semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pemerintah harus memiliki target jelas mengenai kebijakan PSBB Jilid II.
Menurutnya, Pemerintah DKI Jakarta perlu memiliki target signifikan penurunan kasus aktif covid-19 dalam dua pekan. Misalnya memastikan adanya 20-30% penurunan kasus aktif. Baru dikatakan PSBB total ini efektivitasnya terukur.
“PSBB Jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian, terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa adanya kejelasan kapan berakhirnya, maka kebijakan PSBB Jilid II bisa menjadi semakin counter-productive terhadap perekonomian,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Minggu (13/9).
Rifki juga menekankan kebijakan PSBB akan bias kepada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki pilihan lain. Selain melakukan aktivitas seperti bekerja atau berjualan di pasar untuk mendapatkan penghasilan.
“Kebijakan PSBB total memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah. Maka, para pelaku bisnis, pekerja, maupun pihak terkait lainnya akan kehilangan biaya peluang/opportunity cost yang mereka dapatkan jika bekerja/beraktivitas di luar rumah. Jika terlalu lama PSBB, masyarakat akan jenuh dan malah akan menjadi tidak patuh. Hasilnya, PSBB akan memberikan pengaruh yang nihil untuk menurunkan kasus covid-19 dan justru memberatkan perekonomian,” paparnya.
Dirinya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal mencapai target, maka harus mencari strategi lain untuk meredam kenaikan angka kasus aktif covid-19 di wilayah DKI Jakarta tanpa melakukan PSBB Total karena terbukti tidak efektif.
“Jika pemerintah daerah gagal mencapai target ini, maka harus mencari alternatif kebijakan yang lain. Misalnya, melakukan kebijakan karantina wilayah secara mikro, khusunya di daerah yang penambahan kasus aktifnya masih tinggi. Dengan demikian, wilayah lain yang sudah mengalami penurunan kasus aktif dapat beradaptasi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dengan demikian, kondisi ini akan mendukung kegiatan perekonomian berjalan kembali,” jelas Rifki.
Baca juga: Pengusaha: PSBB Kali Ini Mungkin Tidak Efektif
Hal ini juga akan menjadi the nudge/dorongan kepada masyarakat dan juga pemerintah pada level kotamadya seperti wali kota hingga tataran kecamatan-kelurahan untuk ikut andil dalam menurunkan angka penyebaran covid-19.
“Ini akan menjadi faktor the nudges/dorongan bagi masyarakat dan pemerintah tingkat kota untuk benar-benar bekerja sama untuk menurunkan angka kasus aktif di DKI Jakarta. Jika wilayah lain bisa, mengapa di wilayah mereka tidak bisa? Dengan demikian, kesadaran dan pengendalian diri dari masyarakat juga akan tumbuh untuk mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved