Perombakan Direksi Bank BNI Hal Lumrah

PERGANTIAN manajemen di tubuh perusahaan BUMN merupakan hal lumrah. Sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki kewenangan merombak susunan manajemen perusahaan BUMN.

Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Bina Nusantara (Binus) Muhammad Doddy Arifianto dan Direktur Riset Center on Reforma Economics Piter Abdullah, Sabtu (5/9). Keduanya menyatakan hal itu menanggapi perombakan susunan manajemen PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Rabu lalu (2/9).

RUPSLB PT BNI menghasilkan keputusan pergantian delapan direksi. Dari delapan direksi baru BNI, lima diantaranya berasal dari PT Bank Mandiri.

Doddy menyatakan, masuknya lima bankir Bank Mandiri ke susunan direksi BNI harus dilihat secara objektif. Ia menilai dalam penempatan direksi sebuah perusahaan BUMN, pemerintah sebagai pemegang saham pasti melakukan proses seleksi yang ketat.

Ia menambahkan, keberadaan bankir-bankir dari Bank Mandiri di sejumlah perusahaan BUMN maupun swasta, sudah ada sejak dahulu. Bahkan, banyak bank-bank kecil juga dipimpin mantan bankir Bank Mandiri.

Hal ini menunjukkan, sejak dulu bankir Bank Mandiri dinilai memiliki skill, kapabilitas dan integritas yang mumpuni untuk menjadi pimpinan di sebuah lembaga, baik di entitas perbankan maupun non bank.

"Ini kembali ke personal bankir itu sendiri. Kebetulan, lima bankir Bank Mandiri yang terpilih menjadi direksi BNI. Jadi kenapa mesti diributkan?" imbuhnya.

Kelima bankir Bank Mandiri yang akan bertugas di BNI adalah Royke Tumilaar yang menjadi Direktur Utama BNI menggantikan Herry Sidharta. Disamping itu terdapat Silvano Winston Rumantir, yang menjabat Direktur Corporate Banking, Muhamad Iqbal (Direktur Bisnis UMKM), Novita Widya Anggraini (Direktur Keuangan), serta David Pirzada (Direktur Manajemen Risiko).

Rekam jejak Royke di Bank Mandiri diyakini akan membuat BNI mendapat kepercayaan dunia global. "Profil direktur utama baru di BNI adalah bankir yang telah berkarier di industri perbankan selama lebih dari 20 tahun. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi," tandas Doddy.

Sedangkan Piter Abdullah menyatakan walau perombakan di bank BUMN adalah hal wajar, mengingatkan menjadikan BNI untuk go global bukanlah hal mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui oleh perbankan nasional di luar negeri.

Salah satunya adalah kebijakan suku bunga di Tanah Air yang terlalu tinggi dibandingkan negara lain. "Dengan suku bunga tinggi, bagaimana mau bersaing dengan bank lokal di luar negeri? Ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh manajemen baru BNI untuk bisa mewujudkan go global," ujar Piter. (RO/R-1)