Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Rudy Mas’ud tak setuju soal rencana pemerintah yang menurunkan volume LPG tabung subsidi 3 kg menjadi 7 juta metrik ton (MT).
Sebelumnya, pada 29 Juni Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan DPR sepakat volume LPG 3 kg untuk RAPBN 2021 sekitar 7,5 juta MT.
"Dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi orang miskin. Ini jadi pernyataan kami atas perubahan itu," kata Rudy dalam rapat kerja dengan ESDM di DPR RI, Jakarta, Selasa (2/9).
Masyarakat menengah ke bawah, katanya masih banyak yang menggunakan LPG bersubsidi. Rudy mengatakan, peningkatan volume LPG bersubsidi sangat penting dibanding subsidi bagi Pertalite.
"Subsidi Pertalite dialihkan saja ke subsidi LPG 3 kg. Ini permintaan rakyat Indonesia, wajib direalisasikan,” ucap Legislator dari Golkar itu.
Baca juga : Adian Napitupulu: Jangan Jadi Bangsa yang Gagap Saat Krisis
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainya Alex Noerdin juga keberatan dengan rencana Menteri ESDM Arifin Tasrif soal nota keuangan RAPBN 2021 yang menurunkan volume tabung LPG 3 kg tersebut. Ia menegaskan subsidi tersebut jangan dikurangi.
"Kembalikan lah kesepakatan kita di 29 Juni itu. Bukan dikurangi," tukasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu juga mempertanyakan kalau angka kemiskinan meningkat berdasarkan kalkulasi pemerintah, harusnya subsidi LPG 3 kg naik 10 persen.
"Saya tidak mengerti disituasi ini bahkan krisis tapi pemerintah tidak konsisten antara kalkulasi dan solusi. Kemiskinan naik, subsidi justru enggak ditambah," pungkas Adian. (OL-7)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved