Selasa 01 September 2020, 07:05 WIB

Perlu Ketegasan Hadapi Baja Ber-SNI Ilegal

Media Indonesia | Ekonomi
Perlu Ketegasan Hadapi Baja Ber-SNI Ilegal

MI/Dok.Angga Yuniar
Pekerja tengah membuat besi di salah satu Industri baja di Jakarta Utara,beberapa waktu lalu.

 

KALANGAN pengusaha jasa konstruksi resah dengan beredarnya baja yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Apalagi bisa saja SNI ditempelkan pada produk baja impor dan diakui sebagai produk dalam negeri.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa, praktik curang itu mengancam keberlangsungan dunia usaha, baik pelaku jasa konstruksi dan juga pabrikan baja dalam negeri.

“Yang kita khawatirkan adalah di tengah kebutuhan baja yang besar karena proyek infrastruktur yang masif, kita mendapat baja yang tidak sesuai dengan standar karena SNI-nya palsu atau sekadar ditempelkan,” kata Andi Rukman di Jakarta, kemarin, Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada.

“Bisa dilihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Harusnya tegas ada tindakan (hukum) sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan kepastian juga bagi kami sebagai pelaku usaha,” ujarnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini terungkap kasus dugaan manipulasi produk baja lokal dengan kedok impor dari Thailand. Baja impor ‘Negeri Gajah Putih’ itu ditempel logo SNI sehingga terkesan produk PT Gunung Inti Sempurna (GIS) merupakan produk (lokal) yang lolos SNI.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus itu, termasuk salah seorang Direktur PT GIS. Polisi juga telah menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik PT itu.

Pemerintah, lanjut Andi, sebenarnya bisa menghitung kebutuhan baja nasional. “Proyek-proyek strategis seperti PLN, Pertamina, atau jalan tol, tinggal dihitung kebutuhannya,” ujarnya.

Saat dihubungi terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Surjadi Beki mengatakan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengatur kebutuhan impor. “Pemetaan harus rinci hingga minimal kode HS 6 digit yang ratusan jenisnya,” ujarnya.

Ia pun mengamini bahwa dibutuhkan ketegasan aparat dalam pengawasan di lapangan. Apalagi sebenarnya mata dan telinga aparat cukup tajam guna mengetahui praktik yang ada. (E-1)

Baca Juga

Antara/Dhemas Reviyanto

BI Beli SBN Pemerintah Rp473,2 Triliun pada 2020

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 22 Januari 2021, 06:30 WIB
Pendanaan dan pembagian beban dalam APBN itu bertujuan memulihkan ekonomi nasional yang terdampak badai pandemi...
Antara/Zabur Karuru

PUPR Targetkan Pengalihan BPWS Lebih Awal

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:10 WIB
Keputusan itu mengacu Perpres 112/2020 terkait pembubaran lembaga nonstruktural. Nantinya, ada pengalihan aset milik BPWS senilai Rp1,2...
Antara/Septianda Perdana

BRI: Menumbuhkan Kredit Jadi Tantangan 2021

👤Fetry Wuryasti 🕔Jumat 22 Januari 2021, 01:10 WIB
Pada 2020 lalu, pertumbuhan kredit di Bank BRI minus 2,42% akibat nasabah perorangan hingga korporasi terdampak pandemi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya