Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MOMEN peluncuran Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/8), dimanfaatkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk memaparkan rancangannya dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Pakuan, Bandung, dan disiarkan secara live streaming itu, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan akan menangani pertanian secara serius.
“Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan apa yang ada dalam pikiran saya untuk meningkatkan pertanian dan produktivitas di Jawa Barat. Kita akan lakukan pertanian seperti kita menangani Covid-19,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, sektor pertanian di Jawa Barat akan ditandai dengan zona berdasarkan warna.
“Seperti Covid, kita tandai masa daerah yang pertaniannya hijau, sedangkan zona kuning ada di daerah mana saja, begitu juga untuk zona oranye dan merah. Kita menyebutnya sebagai zonasi ketahanan,” terangnya.
Dari indikasi tersebut, menurut Kang Emil, pemerintah daerah bisa mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk dalam pergerakan harga. Jika ada indikasi satu daerah sudah lampu kuning, semua digerakan. Jangan sampai setelah krisis baru teriak.
“Warna ini kita gunakan untuk menandai mana wilayah yang zona ketahanan pangannya tangguh, nanti dikasih award. Kita juga pantau daerah darurat pangan agar disiapkan dana darurat untuk menanggulanginya,” tuturnya.
Penerapan digital juga dilakukan, khususnya untuk meningkatkan produksi, distribusi atau logistik. Termasuk menyiapkan data pertanian di gudang desa. Pemda juga memiliki offtaker yang bisa datang dengan harga yang baik yang bisa mendukung petani agar harga tidak terlalu jatuh.
“Kalau dijalankan dengan baik dan berhasil, kita yakin Jawa Barat akan menjadi yang terbaik. Semua akan naik kelas, kesejahteraan pun akan meningkat. Agar terwujud dalam langkah konkrit kita akan buat SK ketahanan pangan,” ucap Gubernur Jabar.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan menjaga ketahanan pangan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
“Menjaga ketahanan pangan menjadi tugas kita bersama, untuk kepentingan kita semua. Oleh karena itu, pangan tidak boleh bersoal, pangan tidak boleh bermasalah. Manfaatkan setiap lahan untuk menanam untuk produksi pertanian. Dengan itu kita bisa menjaga ketahanan pangan,” tutur Mentan.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi, menyatakan support dan apresiasi pada upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Barat untuk menjaga ketahanan pangan.
“Kita datang ke sini untuk men-support sepenuhnya gubernur, bupati, camat, hingga kades di Jawa Barat untuk sama-sama membangun pertanian, sama-sama membangun SDM pertanian di Jawa Barat. kalau SDM sudah bagus, peningkatan produktivitas pasti ada di tangan kita,” tutur Dedi Nursyamsi.
Dedi menjelaskan bahwa keberadaan SDM yang tangguh sangat dibutuhkan di pertanian. Menurut Dedi, percuma kita punya senjata yang hebat, yang canggih dan mematikan, tapi tidak ada penembaknya.
“Saya yakin SDM pertanian di Jawa Barat akan memberikan kontribusi terbesar untuk meningkatkan produksi. Kita punya Kostratani di tingkat kecamatan. Karena gerakan pertanian itu ada di sawah, ada di kebun, di ladang. Berarti gerakan perkembangan pertanian harus dimulai dari sawah, kampung, desa, dan kecamatan,” katanya.(OL-09)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Persoalannya ialah tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat.
Kadispar Bandung Barat mengaku penutupan tempat wisata mulai berlaku Rabu (16/6) namun pengelola belum menerima SE dari pemerintah daerah
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
"Saya meyakini pemerintah Saudi sahabat bIndonesia. Selama kita bisa meyakinkan protokol kesehatan, terseleksi, sudah divaksinasi, dll saya kira bisa,' ujarnya
Pertemuan antara kedua tokoh harus dilihat bukan saja dari sisi substansi, tapi juga simbolnya
AHY mengaku Emil merupakan mitranya dalam berpolitik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved