Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
TERTUNDANYA pencairan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta membuat masyarakat sedikit kecewa. Hal itu dikarenkan banyak masyarakat berharap dari bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Salah satu penerima BSU, Fawwaz Fauzi, 24, yang bekerja di PT Cosl Indo sedikit kecewa akibat penundaan tersebut. Meski begitu dirinya berharap pencairan subsidi upah tersebut segera terlaksana.
"Iya saya baru tahu tadi (soal penundaan). Kecewa ada tapi mau bagaimana lagi untuk validasi data," kata Fawwaz, Senin (24/8).
Fawwaz bekerja sebagai laboratory technician tersebut mengaku mendapat informasi adanya program Bantuan Subsidi Upah dari tamnnya lalu ditindak lanjuti oleh perusahaanya dan dimintakan data untuk memenuhi syarat.
"Saya berharap semoga bantuan tersebut cepat disalurkan. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu buat pekerja pekerja swasta, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya banyak tanggungan. Selain itu, juga bisa buat kirim ke orang tua buat bantu belanja kebutuhan disana," pungkasnya.
Diketahui, pencairan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang sejatinya akan dicairkan besok 25 Agustus 2020 ditunda. Penundaan pencairan sendiri langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (OL-4)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved