Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Baru Rp151,2 Triliun

REALISASI dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 6 Agustus 2020 sebesar Rp 151,2 triliun, atau 21,8% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

“Dari Rp 695,2 triliun itu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah dikeluarkan Rp 313,2 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp 155,9 triliun, yaitu insentif perpajakan. Sedangkan masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp 226,1 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/8).

Lebih lanjut, dia merinci realisasi dana PEN sejauh ini terdiri dari bidang kesehatan Rp 7,1 triliun, perlindungan sosial Rp 86,5 triliun, sektoral K/L dan pemerintah daerah Rp 8,6 triliun, dukungan UMKM Rp 32,5 triliun dan insentif usaha Rp 16,6 triliun. Adapun untuk pembiayaan korporasi belum terealisasi.

Baca juga: Serapan Anggaran PEN Rendah, BPK Minta K/L Lebih Berani

Pada bidang kesehatan dengan alokasi Rp 87,55 triliun, yang sudah DIPA sebesar Rp 45,9 triliun dan tanpa DIPA Rp 3,8 triliun karena bagian insentif. Serta, belum DIPA Rp 37,9 triliun dengan realisasi Rp 7,1 triliun atau 14,4% dari DIPA dan tanpa DIPA.

"Realisasi itu meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,8 triliun, santunan kematian 54 tenaga kesehatan Rp 16,2 miliar, Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,2 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,1 triliun," sambung Ani, sapaan akrabnya.

Menurutnya, upaya penyerapan di bidang kesehatan perlu dilakukan shifting program dengan memanfaatkan dana yang belum ada usulan penggunaan. Serta, mempercepat verifikasi pada insentif nakes, santunan kematian dan proses pengadaan alkes.

Untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp 203,91 triliun, mencakup DIPA Rp 177,1 triliun dan belum DIPA Rp 26,7 triliun. Telah terealisasi sebesar Rp 86,45 triliun atau 48,8% dari DIPA.

Baca juga: Capital Inflow Naik, Menkeu: Kepercayaan Investor Membaik

Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 16,5 triliun, Kartu Prakerja Rp 2,4 triliun, diskon listrik Rp 3,1 triliun dan BLT Dana Desa Rp 8,8 triliun.

"Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial akan dilakukan dengan akselerasi penyelesaian data KPM, penguatan pendampingan desa, dan pelaksanaan program Kartu Prakerja gelombang ke-4," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Kemudian untuk sektoral K/L dan pemerintah daerah dengan alokasi Rp 106,5 triliun. Adapun yang sudah DIPA Rp 33,5 triliun dan belum DIPA Rp 72,6 triliun. Realisasinya sebesar Rp 8,6 triliun atau 25,7% dari DIPA.

Selanjutnya, insentif dunia usaha dengan alokasi Rp 120,61 triliun, yang tanpa DIPA Rp 70 triliun dan belum Rp 50,6 triliun. Adapun realisasinya Rp 16,6 triliun atau 13,7% dari pagu.

Baca juga: Pedagang Kecil Dapat Modal Kerja, Presiden: Tetap Bersyukur

Untuk dukungan bagi UMKM dengan alokasi Rp 123,47 triliun, yang sudah DIPA Rp 41,2 triliun dan tanpa DIPA Rp 78,8 triliun. Kemudian, belum DIPA Rp 3,4 triliun. Realisasinya Rp 32,5 triliun atau 27,1% dari DIPA dan tanpa DIPA.

Ani menyebut tren penyerapan anggaran menunjukkan peningkatan. Itu seiring dengan upaya pemerintah untuk memperpanjang program pemulihan hingga akhir tahun. “Kita juga mempercepat proses usulan baru dari berbagai klaster. Mulai dari kesehatan, UMKM, bansos, sektoral dan pemda,” jelas Bendahara Negara.

Pemerintah dikatakannya juga melakukan redesain terhadap program yang tidak mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya.(OL-11)