Kamis 06 Agustus 2020, 16:02 WIB

Serapan Anggaran PEN Rendah, BPK Minta K/L Lebih Berani

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
Serapan Anggaran PEN Rendah, BPK Minta K/L Lebih Berani

MI/Fransisco Carolio
Seorang pedagang pernak-pernik berjualan di tengah lalu lintas kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kementerian atau lembaga (K/L) jangan takut menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab, dana tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi covid-19. Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, mengatakan K/L bisa berdiskusi dengan BPK terkait eksesuai anggaran PEN.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32%

"Ini merupakan respons terhadap keinginan Presiden, agar penyerapan lebih cepat di masyarakat. Jika ada pemeriksaan anggaran, kami hadir untuk mempercepat pekerjaan. Sehingga, tidak ada rasa takut dan (K/L) betul-betul melayani masyarakat," ujar Achsanul dalam pemaparan secara daring, Kamis (6/8).

BPK juga berupaya menjawab pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun. Apabila BPK baru hadir pada 2021, pihaknya khawatir banyak K/L yang lamban menggunakan dana PEN.

"Pada 2021 mungkin akan lebih berbeda dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pasti diselimuti kekhawatiran terhadap kondisi keuangan negara. Hadirnya anggaran PEN juga memperketat pemeriksaan kami," jelas Achsanul.

Baca juga: Realisasi Keuangan Syariah Baru 8,5%, Wapres: Potensi Masih Besar

"Kami mohon pada K/L berkoordinasi seefektif mungkin. Agar menjalankan program pemerikasaan sebelum tugas kami," imbuhnya.

Serapan anggaran program PEN masih di bawah 30%. Padahal, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 695,20 triliun. Pada sektor kesehatan, alokasinya Rp 87,55 triliun, namun baru terealisasi 7%. Untuk sektor jaring pengaman sosial mendapat alokasi Rp 203,90 triliun dan baru terealisasi 38%.(OL-11)


 

Baca Juga

Ilustrasi

14 BUMN Bakal Dibubarkan, DPR Singgung Ancaman PHK Massal

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 30 September 2020, 16:26 WIB
"Setelah adanya pembubaran BUMN adalah nasib para karyawan. Terpaksa harus ada PHK," ujar Baidowi dalam keterangan tertulisnya,...
Antara

Pemerintah Beri Kemudahan Akses Permodalan ke Nelayan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 30 September 2020, 15:58 WIB
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menyebut pengurusan kredit usaha nelayan tidak sulit dan bisa dilakukan...
Antara

BI dan PCB Jalin Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 30 September 2020, 15:53 WIB
BI dan People’s Bank of China menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya