Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KALANGAN pengusaha mendorong agar Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja segera disahkan. Hal ini dinilai baik dilakukan saat pandemi dan resesi ekonomi di depan mata.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan RUU Cipta Kerja harus segera disahkan jika ingin mendatangkan banyak investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.
"Omnibus ini betul-betul perlu untuk disahkan secepatnya bila kita ingin investasi terus masuk dan lapangan kerja lebih banyak diciptakan di Indonesia dalam waktu dekat," kata Shinta, Senin (10/8).
Baca juga: RUU Cipta Kerja Tinggal Diperdebatkan di DPR
Shinta mengatakan, sulitnya mengurus perizinan hingga tumpang tindih regulasi dan birokrasi adalah beberapa hambatan yang bisa diatasi oleh RUU Cipta Kerja. Sementara di saat bersamaan, Indonesia membutuhkan lapangan kerja untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi.
"Berbagai kendala investasi yang ada saat ini hampir semuanya bisa diminimalisir atau diselesaikan melalui omnibus," kata Shinta.
Menilik kondisi ekonomi saat ini, pandemi covid-19 masih melanda, Shinta mengatakan, banyak pengusaha di dalam negeri kesulitan mencari dana agar terus eksis dan produktif.
"Karenanya, pengesahan omnibus law perlu disegerakan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja lebih banyak," pungkasnya.(OL-5)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved