Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KALANGAN pengusaha mendorong agar Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja segera disahkan. Hal ini dinilai baik dilakukan saat pandemi dan resesi ekonomi di depan mata.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan RUU Cipta Kerja harus segera disahkan jika ingin mendatangkan banyak investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.
"Omnibus ini betul-betul perlu untuk disahkan secepatnya bila kita ingin investasi terus masuk dan lapangan kerja lebih banyak diciptakan di Indonesia dalam waktu dekat," kata Shinta, Senin (10/8).
Baca juga: RUU Cipta Kerja Tinggal Diperdebatkan di DPR
Shinta mengatakan, sulitnya mengurus perizinan hingga tumpang tindih regulasi dan birokrasi adalah beberapa hambatan yang bisa diatasi oleh RUU Cipta Kerja. Sementara di saat bersamaan, Indonesia membutuhkan lapangan kerja untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi.
"Berbagai kendala investasi yang ada saat ini hampir semuanya bisa diminimalisir atau diselesaikan melalui omnibus," kata Shinta.
Menilik kondisi ekonomi saat ini, pandemi covid-19 masih melanda, Shinta mengatakan, banyak pengusaha di dalam negeri kesulitan mencari dana agar terus eksis dan produktif.
"Karenanya, pengesahan omnibus law perlu disegerakan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja lebih banyak," pungkasnya.(OL-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved