Senin 10 Agustus 2020, 04:38 WIB

RUU Cipta Kerja Tinggal Diperdebatkan di DPR

Cah/Uta/Pro/P-1 | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Tinggal Diperdebatkan di DPR

Antara/Yudhi Mahatma
Ilustrasi -- Gedung DPR

 

KEINGINAN Presiden Jokowi menarik banyak investasi melalui RUU Cipta Kerja akan ditentukan lewat adu argumentasi antara pemerintah dan DPR. Rumusan dari pemerintah telah bulat dari pembahas antripartit.

“Dulu RUU itu masih terjadi perbedaan pendapat dengan beberapa serikat pekerja. Lalu, kita membentuk tim tripartit ada pemerintah, buruh, dan pengusaha mencari rumusan yang bisa diterima oleh semuanya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (8/8).

Menurut Mahfud, pencarian jalan tengah lewat forum tripartit sudah selesai dengan hasil satu kesepakatan bulat. Rumusan omnibus law itu akan dibawa ke DPR untuk kembali diperdebatkan guna mendapatkan satu kesepakatan yang utuh dalam rangka untuk melahirkan UU.

“Sesudah diadakan beberapa pertemuan. Pemerintah sampai pada rumusan untuk di bahas bersama DPR dan nanti DPR itu akan juga membahasnya secara terbuka,’’ tambahnya.

Di pihak pemerintah tidak lagi terdapat perdebatan, kata Mahfud, sehingga proses pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan bersama DPR. “Jadi, pemerintah mencatat itu sudah selesai perdebatan itu. Tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya kembali di DPR. Apakah DPR setuju terhadap apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh bersama serikat buruh,” imbuhnya.

Sebaliknya tim Advoksi untuk Demokrasi menilai DPR melanggar kesepakatan untuk tidak membahas RUU Cipta Kerja saat masa reses. Kesepakatan tersebut telah disetujui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 16 Juli 2020.

“Kenyataannya mereka (DPR) kemudian ingkar janji, melakukan pembohongan pub lik. Ini sangat memprihatinkan, menyakitkan,” ujar anggota tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Mulana dalam diskusi virtual, kemarin.

Arif mengungkapkaan saat pertemuan antara berbagai elemen masyarakat sipil dan pimpinan DPR disepakati, masa reses bakal dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, hal itu tak dilakukan.

Badan Legislasi DPR tetap menggelar rapat untuk membahas daftar inventaris masalah (DIM) dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pada 23 Juli 2020. Keputusan itu menimbulkan kekecewaan dari berbagai kelompok masyarakat.

Dalam menanggapi persoalan itu, perwakilan tim Advokasi untuk Demokrasi Asfi nawati melayangkan somasi kepada DPR. Kegiatan itu dinilai melanggar Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Cah/Uta/Pro/P-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Pengamat: Waspadai Propaganda Khilafah lewat Film

👤Dhika kusuma winata 🕔Sabtu 26 September 2020, 21:50 WIB
AS Hikam menyoroti film berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang menuai kontroversi beberapa waktu...
MI/SUSANTO

Merespon Ocehan KPK, ICW: Tidak Semua yang di Gelanggang Pejuang

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 26 September 2020, 21:40 WIB
Ada beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang akan tetapi sebenarnya dia lah musuh yang...
Antara Foto/M RISYAL HIDAYAT

Revisi UU KPK Diduga jadi Biang Banyaknya Pegawai KPK Resign

👤tri subarkah 🕔Sabtu 26 September 2020, 20:40 WIB
Dalam periode Januari hingga saat ini saja, sudah ada 31 pegawai yang mengundurkan diri yang 24 di antaranya merupakan pegawai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya