Dongkrak Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Percepat Dana Bansos

SATUAN Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) menargetkan percepatan penyaluran berbagai program pemulihan ekonomi pada kuartal III 2020.

Realisasi anggaran akan terus didorong demi menggerakkan roda perekonomian. Sehingga, kontraksi ekonomi yang terjadi pada kuartal sebelumnya tidak semakin parah.

"Presiden selalu memberikan arahan secepat mungkin salurkan anggaran PEN, agar kita bisa menggerakkan ekonomi nasional. Sehingga, pada kuartal III ini diharapkan ada perputaran ekonomi kita," ujar Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers, Jumat (7/8).

Baca juga: Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32%

Untuk bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran per Agustus 2020 sudah mencapai 72%, atau senilai Rp 27 triliun dari total alokasi Rp 37,4 triliun.

Menyoroti program Kartu Sembako, lanjut Budi, penyalurannya sudah 60% dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun. Adapun bansos nonreguler khusus covid-19, yakni bantuan tunai dan nontunai, penyalurannya mencapai Rp 19 triliun atau 49%. Adapun total anggaran yang disediakan pemerintah untuk program tersebut sebesar Rp 39,2 triliun.

Pihaknya tidak khawatir dengan penyaluran bansos PKH, Kartu Sembako dan bansos khusus covid-19. Sebab, program bansos sudah berjalan sejak lama dan realisasinya diyakini terus naik. Hingga akhir tahun, penyaluran bansos diprediksi mencapai pagu yang dialokasikan.

Baca juga: Resesi Jadi Kenormalan Baru, Ekonom: Masyarakat Jangan Takut

"Program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada, bekerja sama dengan Kemensos. Kami cukup yakin sampai akhir tahun bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada," pungkas Budi.

Selain itu, Satgas PEN menyoroti rendahnya realisasi BLT Dana Desa. Dari alokasi Rp 31,8 triliun, penyalurannya baru mencapai Rp 9 triliun. Untuk mempercepat realisasi, Satgas PEN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT akan menambah program serupa.

"BLT Dana Desa realisasi masih agak di bawah target, yakni 27%. Kami melihat ada peluang agar program ini bisa ditambah dengan program yang mirip. Sehingga, penyerapannya bisa kami kejar," imbuhnya.

Baca juga: Prediksi BI, Inflasi Agustus Rendah dan Terkendali

Realisasi program untuk UMKM dikatakannya masih rendah. Budi mencontohkan subsidi bunga UMKM yang baru disalurkan sekitar Rp 1,3 triliun, atau 3,71% dari alokasi Rp35 triliun. Terkait rendahnya realisasi untuk UMKM, Budi menyebut ada potensi untuk mengekspansi program agar serapan naik.

Terkait penempatan dana pemerintah, dari alokasi sebesar Rp 79 triliun, Kementerian Keuangan sudah menyalurkan Rp 30 triliun ke sejumlah bank yang tergabung dalam Himbara. Adapun Himbara sudah menyalurkan dana tersebut sebagai kredit yang menyasar 620 ribu UMKM.(OL-11)