Jokowi Panggil Para Menteri untuk Samakan Persepsi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani bercerita bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil semua menteri untuk menyamakan frekuensi dalam bertindak menggunakan anggaran di masing-masing kementerian.

Menururnya, Enam kementerian dengan anggaran tertinggi menjadi yang pertama dipanggil. Kemudian enam kementerian dengan anggaran tertinggi setelahnya menyusul. "Enam kementerian dengan anggaran tertinggi dipanggil ke istana," ungkapnya, Jumat (24/7).

Dalam pertemuan tersebut, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengatakan Presiden Jokowi meminta para menteri untuk bekerja dengan pandangan dalam kondisi krisis. Sebab semua lembaga negara harus bekerja dengan ritme dan standar yang sama.

"Kita harus bekerja sense of crisis, feeling dan frekuensi harus sama," sambung Ani.

Baca juga: IHSG Terpuruk pada Penutupan Akhir Pekan

Menurutnya, Presiden Jokowi meminta para menteri harus bisa bekerja dengan cara di luar kebiasaan (extraordinary) dalam mengelola keuangan. Tidak perlu khawatir nanti akan menjadi temuan di kemudian hari karena dalam pelaksanaannya sudah dipayungi oleh undang-undang.

Ani pun membahas mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dia sarapan setiap hari dengan angka. Pasalnya menurut Ani Presiden sudah memberikan perhatian dan ekstra detail untuk setiap anggaran belanja K/L.

"Beliau mengharapkan menteri pun (bisa melihat) ke masalah detail. Jangan sampai merasa, wah saya tidak bisa belanja yasudah diam saja, tidak bisa begitu. Karena ini adalah sesuatu yang harus diatasi bersama oleh kita semua. Di pemerintaha pusat, di daerah, kemudian dunia usaha dan lembaga keuangan juga melakuakannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ani mengakui, yang dihadapi para menteri memang sangat rumit. Mereka tersandera SOP yang telah ditetapkan sehingga dalam implementasi harus menunggu mekanisme yang ada.

"Memang rumit, tapi kita enggak boleh tenggelam dalam kerumitan ini," kata Ani.

Ani menambahkan satu sisi dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan harus tertib dan tetap efisien. Namun itu tidak berarti menjadi rumit, lamban dan bertele-tele. Lalu berakhir dengan eksekusi tidak sesuai dengan urgensi kriss

Meski begitu para menteri harus bergerak cepat dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah digariskan oleh BPK. Untuk itu, Presiden Jokowi juga dikatakan telah memanggil pihak terkait seperti BPK, KPK, Kepolisian hingga Jaksa Agung untuk menyamakan persepsi. Sehingga di kemudian hari, jika terjadi temuan, semua itu dilakukan atas dasar kegentingan memaksa.

"Sinkronisasi ini yang betul-betul diupayakan, semua pihak diundang, tujuannya agar birokrat enggak merasa kekhawatiran besar," pungkasnya. (OL-4)