Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KUNCI mempercepat pemulihan ekonomi nasional ialah segera mengimplementasikan Rancang Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun, pemerintah diminta mencermati rancangan aturan tersebut agar tidak menjadi bumerang.
Hal itu ditekankan Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, dalam peluncuran Indonesia Economic Prospect 2020 secara virtual, Kamis (16/7).
Baca juga: Usulan Tidak Didengar, KSPI Siapkan Aksi Protes Skala Besar
"RUU Cipta Kerja ini sebagai turbo charge. Ibaratnya menjadi mesin utama untuk kita menuju pemulihan. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar berjalan efektif dan tidak menjadi bumerang," ujar Frederico
RUU yang memuat berbagai macam aturan kemudahan berusaha, lanjut dia, seharusnya bisa meniadakan diskriminasi terhadap investasi asing (FDI). Melalui regulasi itu, Indonesia dapat terkoneksi dengan rantai pasokan global, yang akhirnya berkontribusi menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Dia berpendapat kelancaran arus investasi asing di Indonesia dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur. Sebab, dengan terbukanya investasi bagi swasta dan asing, pemerataan ekonomi di Tanah Air bisa terwujud.
Baca juga: Singapura Alami Resesi, Ekspor Indonesia Malah Meningkat
"Kuncinya adalah menggandeng sektor swasta untuk berpartisiasi. Terutama dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia," pungkas Frederico.
Di samping itu, perlu ada reformasi sistem dalam RUU Cipta Kerja. Sehingga, tidak menjadi bumerang bagi Indonesia.
"RUU ini harus memberikan perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Perlu dipastikan dapat menjaga hajat hidup orang banyak," tutupnya.(OL-11)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved