Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.
Oleh karena itu, ia kembali meminta jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah demi menggerakkan perekonomian.
"Saya sekarang melihat belanja kementerian setiap hari. Naik berapa persen. Harian. Saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengangkat, kuartal keempat akan lebih mudah. Tahun depan insya allah juga akan lebih mudah," ujar Jokowi melalui keterangan resmi, Rabu (8/7).
Menurutnya, untuk periode ini, negara hanya bisa berharap pada belanja pemerintah untuk menjadi penggerak utama perekonomian. Maka itu, presiden meminta agar berbagai regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan sekarang.
"Saya minta semua dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.
Lebih jauh, kepala negara meminta belanja pemerintah harus mengutamakan produk-produk asli dalam negeri sehingga perputaran uang akan terasa lebih kencang.
Baca juga : Pasar Apresiasi Kebijakan Pemerintah, IHSG Ditutup Menguat
Misalnya, ia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bisa membeli keperluan alutsista di perusahaan-perusahaan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL.
"Semua APBN untuk beli produk dalam negeri. Belanja-belanja ke luar direm dulu. Beli, belanja, ya produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," imbuh mantan wali kota Solo itu.
Terkait dengan kebutuhan medis, Jokowi mengungkap bahwa saat ini sejumlah alat kesehatan untuk penanganan pandemi covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri.
Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat covid-19.
"Jangan ada lagi beli yang dari luar apa lagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD juga kita produksi 17 juta unit per bulan. Padahal kita pakai hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta. Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya. (OL-7)
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Melalui PEN pemda, PT SMI berperan sebagai alat countercyclical pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan situasi ekonomi yang signifikan seperti pandemi covid-19.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved