Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA 6 Juli, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp 11 triliun. Penyaluran kredit berasal dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Terhadap penempatan dana tersebut, tercatat dari 25 Juni sampai 6 Juli, Himbara telah melakukan penyaluran kredit kepada 132 ribu nasabah dengan nilai Rp 11 triliun," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, seusai peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM secara virtual, Selasa (7/7).
Baca juga: Penjaminan Kredit Modal Kerja Bisa Dimanfaatkan Seluruh UMKM
Himbara yang beranggotakan BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri tersebut, lanjut dia, terus menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Itu dengan mempertimbangkan jenis industri dan performa UMKM selama periode penyaluran kredit.
Ketentuan penempatan uang negara pada bank umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomot 71 Tahun 2020. "Penempatan uang negara merupakan bagian dari pengelolaan kelebihan kas. Bertujuan mendukung pemulihan sektor riil dalam menghadapi pandemi covid-19," jelas Erick.
Untuk mendukung penyaluran kredit UMKM, pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja baru bagi sektor UMKM. Program tersebut didukung Himbara, Askrindo, Jamkrindo dan Reasuransi Indonesia Utama.
Baca juga: Terkendala Dana, Pembangunan Tol Trans Sumatra Baru 14%
"Hal ini diharapkan dapat mendukung perbankan untuk terus melakukan penyaluran kredit ke UMKM. Dengan baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan," pungkasnya.
Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan dikatakannya terus mengawasi pelaksanaan program tersebut. Tujuannya agar penjaminan dan penyaluran kredit modal kerja dapat berjalan cepat dan tepat.(OL-11)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengungkapkan fasilitas pinjaman perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih cukup tinggi.
Ia menegaskan Bank Jakarta menyambut peluang penempatan dana berikutnya dari pemerintah pusat.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved