Pemerintah Rilis Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, peranan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi prioritas utama. 

Sebab, sektor tersebut berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Untuk itu pemerintah memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19 sebagai pijakan awal memutar roda perekonomian. 

Pemerintah mengalokasikan dana penjaminan sebesar Rp5 triliun melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang akan disalurkan perbankan kepada UMKM.

"Pada kesempatan ini UMKM jadi prioritas utama untuk pemulihan ekonomi. Perbankan telah diberikan keleluasaan melakukan restrukturisasi kredit, maka sesudah restrukturisasi tersebut pemerintah menganggap penting suntikan modal kerja untuk UMKM dan penjaminan kredit menjadi sangat penting," jelas Airlangga dalam peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM secara virtual, Selasa (7/7).

Melalui kementerian keuangan, tambah Airlangga, pemerintah juga melakukan imbal jasa penjaminan, counter guarantee dan bentuk re-sharing lain yang diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu pemerintah juga melakukan pencadangan dana cadangan untuk penjaminan modal kerja tersebut.

Kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban kredit juga terbilang cukup baik. Airlangga menuturkan, hingga akhir Maret 2020 tingkat Non Performing Loan (NPL) UMKM pada perbankan relatif rendah yakni 5,09% yang 3,99% diantaranya pada usaha kecil dan 1,97% usaha menengah.

"Tentunya PEN untuk membantu UMKM, pemerintah telah melakukan pembebasan bunga dan penundaan pokok untuk yang terdampak covid-19 untuk periode 6 bulan," kata Airlangga.

Adapun bank-bank yang akan menyalurkan kredit modal kerja tersebut yakni BRI, bank Mandiri, BNI, BTN, BRI Agro, BJB, Bank Jatim, BCA, Bank Permata, Bank Jateng, BTPN, Nobu Bank, dan Maybank.

Baca juga: Pengumuman, Restrukturisasi Kredit Telah Capai Rp740 Triliun

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah juga mendorong UMKM untuk mengintegrasikan bisnisnya secara online (dalam jaringan/daring). Tercatat, dalam waktu 1 bulan 8 juta UMKM telah mengintegrasikan bisnisnya secara daring.

"UMKM adalag backbone kita, dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Saya pikir ini suatu sistem yang terpadu, walaupun lama tapi ini sudah berjalan," ujar Luhut.

Secara pararel, pemerintah juga sedang menyiapkan skema bantuan finansial dan non finansial kepada koperasi yang terdampak covid-19. Namun, Luhut belum merinci proses pembahasan tersebut.

Menurutnya, tujuan pemerintah untuk membantu UMKM ialah menekan terjadinya PHK dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV setelah dipastikan kontraksi pada kuartal II.

"Pemerintah menyusun berbagai stimulus untuk membantu sektor usaha ini dengan berhati-hati. Kita butuh realisasi belanja yang cepat dan tepat tanpa menghilangkan governance yang baik. Semua kami lakukan secara terintegrasi antarkementerian," imbuh Luhut.

"Presiden memerintahkan kami untuk mempross ini dengan cepat dan tepat, jangan bertele-tele. Sehingga stimulus bisa berlaku. Jadi kita tidak ingin berlama-lama dan ragu-ragu melakukannyam semua terlibat di sini, mulai dari Kejaksaan Agung, KPK dan kepolisian. Itu untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang tidak perlu," pungkasnya. (A-2)