Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa skema burden sharing atau pembagian beban bukanlah sesuatu hal yang baru.
Menurutnya skema ini sudah diterapkan di berbagai negara untuk mengelola dampak covid-19 terhadap perekonomian.
"Mulai Chili, Hungaria, India, Korea, Meksiko, Polandia, Rumania, Filipina, Afrika Selatan, Thailand dan Turki. Itu adalah negara emerging market yang juga melakukan apa yang disebut burden sharing atau bank sentralnya membeli bonds dari pemerintah secara langsung," ungkapnya dalam video conference, Senin (6/7).
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengatakan bahwa di beberapa negara emerging market termasuk Indonesia penerapan burden sharing dilakukakan secara hati-hati.
Beberapa negara maju seperti Amerika, Eropa dan Jepang telah melakukan kebijakan Quantitative Easing (QE) dan monetisasi utang pemerintah secara advance atau lebih maju.
"Karena kami paham bahwa situasi yang dilakukan emerging market berbeda dengan kondisi negara yang sudah sangat maju sepeti Amerika, Eropa dan Jepang," pungkas Ani.
Hal senada dikemukakan Kepala Ekonom Permatabank Josua Pardede. Oleh karena itu Josua mengatakan agak berlebihan perspektif investor asing terkait BI yang terlampau jauh dalam pembiayaan APBN.
Menurutnya sebagian besar bank sentral di berbagai negara juga turut berkontribusi dalam pembiayaan defisit fiskal seluruh negara di dunia yang cenderung meningkat tajam karena covid-19.
"Bahkan, sebagian besar bank sentral di negara maju dan berkembang juga ikut menanggung beban untuk membiayai defisit fiskal," sambung Josua.
Dalam skema burden sharing ini, Josua menerangkan bahwa BI akan mengoptimalkan likuiditas dalam neraca keuangan saat ini dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan neraca BI.
Selain itu, bank sentral dan pemerintah menunjukkan bahwa kedua otoritas tersebut melakukan koordinasi yang kuat dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dengan koordinasi yang sangat baik tersebut semestinya memberikan sentimen positif karena kalau pemulihan ekonomi dapat terwujud tentu stabilitas di pasar keuangan pun akan tetap terjaga," pungkasnya. (E-1)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved