Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa skema burden sharing atau pembagian beban bukanlah sesuatu hal yang baru.
Menurutnya skema ini sudah diterapkan di berbagai negara untuk mengelola dampak covid-19 terhadap perekonomian.
"Mulai Chili, Hungaria, India, Korea, Meksiko, Polandia, Rumania, Filipina, Afrika Selatan, Thailand dan Turki. Itu adalah negara emerging market yang juga melakukan apa yang disebut burden sharing atau bank sentralnya membeli bonds dari pemerintah secara langsung," ungkapnya dalam video conference, Senin (6/7).
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengatakan bahwa di beberapa negara emerging market termasuk Indonesia penerapan burden sharing dilakukakan secara hati-hati.
Beberapa negara maju seperti Amerika, Eropa dan Jepang telah melakukan kebijakan Quantitative Easing (QE) dan monetisasi utang pemerintah secara advance atau lebih maju.
"Karena kami paham bahwa situasi yang dilakukan emerging market berbeda dengan kondisi negara yang sudah sangat maju sepeti Amerika, Eropa dan Jepang," pungkas Ani.
Hal senada dikemukakan Kepala Ekonom Permatabank Josua Pardede. Oleh karena itu Josua mengatakan agak berlebihan perspektif investor asing terkait BI yang terlampau jauh dalam pembiayaan APBN.
Menurutnya sebagian besar bank sentral di berbagai negara juga turut berkontribusi dalam pembiayaan defisit fiskal seluruh negara di dunia yang cenderung meningkat tajam karena covid-19.
"Bahkan, sebagian besar bank sentral di negara maju dan berkembang juga ikut menanggung beban untuk membiayai defisit fiskal," sambung Josua.
Dalam skema burden sharing ini, Josua menerangkan bahwa BI akan mengoptimalkan likuiditas dalam neraca keuangan saat ini dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan neraca BI.
Selain itu, bank sentral dan pemerintah menunjukkan bahwa kedua otoritas tersebut melakukan koordinasi yang kuat dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dengan koordinasi yang sangat baik tersebut semestinya memberikan sentimen positif karena kalau pemulihan ekonomi dapat terwujud tentu stabilitas di pasar keuangan pun akan tetap terjaga," pungkasnya. (E-1)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved