Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan adanya perubahan asumsi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebagai pengganti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan agenda pembahsan Asumsi Dasar KEM PPKF di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Perubahan tersebut dilakukan karena kontribusi SPN 3 bulan tidak terlalu signifikan pada APBN dibanding SBN tenor 10 tahun.
"Selama ini kita gunakan SPN 3 bulan yang relevansinya dalam APBN itu sangat kecil. Di APBN itu yang lebih menentukan itu SBN tenor 10 tahun," kata Sri Mulyani.
Dalam dokumen KEM PPKF awal, bendahara negara menetapkan asumsi suku bunga SBN tenor 10 tahun di kisaran 6,67% hingga 9,56%. Angka tersebut didapat dari perkembangan ekonomi global pada Maret hingga April kala pandemi covid-19 masuk pada fase puncak dan menyebabkan kepanikan global.
Namun karena tren penurunan covid di tingkat global mulai terlihat, ketegangan dan kepanikan di pasar global turut mereda. Dengan demikian, kata Ani, sapaan karib Sri Mulyani mengubah asumsi SBN tenor 10 tahun menjadi di kisaran 6,29% hingga 8,29% di 2021.
"Saat ini yield SBN 10 tahun sudah turun mendekati 7%, sehingga kami mengusulkan asumsinya untuk diturunkan," jelas Ani.
Baca juga: DBS Indonesia Catat Pertumbuhan Transaksi Digital selama PSBB
Ia menambahkan, SBN tenor 10 tahun memiliki porsi di kisaran 25% hingga 30%. Sebanyak 4,99% di antaranya berasal dari outstanding domestik. Selain itu, Ani juga mengusulkan agar SBN tenor 5 tahun menjadi acuan SPN yang menurutnya lebih mencerminkan risiko jangka pendek.
Suku bunga SBN tenor 5 tahun diasumsikan berada di kisaran 5,88% hingga 7,88%. Diproyeksikan pula porsinya di kisaran 25% hingga 30% dengan outstanding domestik sebesar 5,94%.
Dalam kesempatan tersebut, Ani juga menyampaikan indikator asumsi makroekonomi di KEM PPKF RAPBN 2021. Isi dari asumsi makroekonomi tersebut tidak berbeda dengan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5%, tingkat inflasi berada di kisaran 2% hingga 4%, nilai tukar rupiah dikisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar Amerika Serikat.
Selanjutnya harga minya mentah Indonesia diproyeksi berada dikisaran US$40 hingga U$$50 per barel, lifting minyak bumi ditargetkan 677 ribu hingga 737 ribu barel per hari dan lifiting gas bumi dikisaran 1,08 juta hingga 1,17 juta barel setara minyak per hari. (A-2)
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana kebijakan diskon tarif listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
"Terima kasih Baim, engkau telah hadir memberikan kebaikan-kebaikan di dunia yang menjadi akhiran perjalanan yang baik. Doa kami menyertaimu. Al Fatihah,"
PT Taspen (Persero) buka suara terkait pernyataan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri soal dana pensiun presiden.
Megawati mengaku tidak menerima uang pensiun sebagai wakil presiden.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan di tengah ketidakpastian global yang menantang, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang resilien.
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved