Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor di Zona Hijau

PEMBUKAAN sektor ekonomi dan penetapan 102 kabupaten/kota untuk program masyarakat produktif dan aman covid-19 telah dimulai. Namun, pelaksanaannya baru berlaku bagi daerah-daerah di zona hijau yang tidak terdapat kasus covid-19 sehingga dapat diberikan kewenangan untuk memulai prakondisi.

“Langkah kebijakan itu telah mendapatkan respons positif dan baik dari beberapa pimpinan daerah di 102 kabupaten/kota,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/6) malam.

Para pimpinan di daerah, lanjutnya, juga telah mengupayakan persiapan dengan saksama, membangun komunikasi bersama semua kelompok dan komponen masyarakat, serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman covid-19.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman covid-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan, meliputi waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, serta sosial-budaya dan keamanan.

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang.

Doni menjelaskan sembilan sektor itu dinilai memiliki risiko ancaman covid-19 yang rendah, tetapi menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

“Namun, jika dalam perkembangannya ditemukan kasus covid-19 dalam sektor tersebut, Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya,” katanya. (Ind/X-7)