Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 0%

WORLD Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke 0 persen. Asumsi ini berdasarkan 2 bulan dari implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang efektif dari bulan april hingga mei dan bahkan sampai juni.

Lead Country Economist World Bank Ralph van Doorn pun mengungkapkan hal itu bukan hanya dialami Indonesia. " Perlambatan ekonomi global yang signifikandialami banyak negara baik di negara maju maupun negara berkembang dan penurunan dalam pada harga-harga komoditas yang semua telah berdampak pada eknomi indonesia," kata Ralph dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Ia pun merinci, beberapa penurunan terjadi pada konsumsi rumah tangga, investasi hingga impor maupun ekspor. Ia mengatakan konsumsi rumah tangga akan melambat karena terjadinya phk dihasilkan dari penurunan kegiatan eknomi dan menurunnya kepercayaan konsumen.

"Kami perkirakan pertumbuhan investasi juga akan melambat karena ketidakpastian mengenai wabah dan penanganannya, harga komoditas yang lemah, dan perlambatan ekonomi global," ungkapnya.

Sedangkan perlambatan ekspor dan impor tercermin bukan hanya pada ekonomi domestik namun juga pada neraca pembayaran dimana terlihat perbaikan di current account deficit (CAD) yang telah menipis di kuartal pertama.

Meski demikian, World bank juga memperkirakan jika produksi industri di China telah pulih, akan berimbas pada Indonesia."Jadi mungkin sekarang ini eknomi global telah mendekati titik terendahnya dan mulai sekarang kita akan melihat pemulihan bertahap yang akan baik bagi indonesia," katanya.

Akan tetapi lanjutnya, tingkat kemiskinan diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan proyeksi The SMERU Research Institut, smeru, jika kemiskinan berada di 9,2% pada september 2019, maka mereka memperkirakan jika pertumbuhan eknomi melambat hingga 1% pada tahun ini maka tingkat kemiskinan akan naik hingga 12,37%. Proyeksi kami pun serupa dan kami perkirakan perlambatan pertumbuhan akan menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan sekitar 2,1-3,6% atau 5,6 - 9,6 juta orang miskin baru relatif pada skenario dimana jika pada tahun 2020 tidak terjadi pandemi.

"Ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya perlindungan memadai bagi kaum miskin dan rentan miskin, pemerintah telah menyiapkan paket fiskal yang cukup besar terhadap jaring pengaman sosial dan dukungan terhadap industri," ungkapnya.

"Prioritas pemerintah untuk saat pemulihan seharusnya mendorong belanja pada infrastruktur, mempertahankan pembelanjaan pada SDM dan memastikan ketahanan sektor keuangan," pungkasnya. (OL-4)