Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
DEWAN Direktur Eksekutif Bank Dunia pada Jumat (22/5) menyetujui pendanaan sebesar US$250 juta untuk program Indonesia Covid-19 Emergency Response.
Besaran dana tersebut akan mendukung Indonesia mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dilansir dari keterangan pers Bank Dunia, Senin (1/6) mengatakan, dana sebesar U$250 juta tersebut juga akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.
"Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengurangi dampak terkait sektor kesehatan, sosial dan ekonomi akibat covid-19. Dengan dukungan dari lembaga seperti Bank Dunia, kami berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dalam hal pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi kerja yang aman bagi para tenaga kesehatan," imbuh Sri Mulyani.
"Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungab pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Islamic Development Bank (IDB) untuk program ini," sambung dia.
Pendanaan tersebut nantinya akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi covid-19, termasuk melengkapi fasilitas rujukan covid-19 di bawah kementerian keseharan, meningkatkan persediaan alat pelindung diri (APD), memperkuat jaringan laboraturiun dan sistem pengawasan.
Baca juga: 1,1 Juta Nelayan Terdampak Covid-19 Dapat BLT Rp600 ribu/bulan
Selain itu dana US$250 juta itu akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan protokol guna memastikan layanan yang berkualitas. Dengan menggunakan pembelajaran terkait penanggulangan dampak covid-19, program tersebut mendukung kesiapan Indonesia dalam penyebaran penyakit menular di masa depan melalui pelaporan yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih kuat.
Program tersebut juga akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Penerima manfaat utama dari program itu ialah pasien yang mengunjungi rumah sakit dan fasilitas kesehatan, utamanya penduduk rentan dan berisiko tinggi.
Program tersebut merupakan kerja sama dengan pendanaan yang terkoordinasi antara beberapa mitra termasuk US$250 juta yang merupakan pendanaan bersama dari AIIB dan pembiayaan pararel US$200 juta dari IDB.
"Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi covid-19 dan mengurangi dampak pandemi ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Ini sangat penting bagi upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan melindungi modal manusia Indonesia," ucap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.
Sebagai informasi, kelompok Bank Dunia merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara berkembang, mengambil tindakan dengan cakupan luas untuk membantu negara berkembang memperkuat penanganan pandemi covid-19.
Selama 15 bulan, kelompok Bank Dunia akan mengerahkan hingga US$160 miliar dalam bentuk dukungan keuangan untuk membantu lebih dari 100 negara guna melindungi penduduk miskin dan rentan, mendukung dunia usaha dan meningkatkan pemulihan ekonomi. (A-2)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved