Menkeu: Perluasan Insentif Pajak Dunia Usaha Capai Rp 123 Triliun

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pemerintah telah memperluas pemberian insentif pajak kepada dunia usaha dengan total Rp 123,01 triliun.

Kebijakan itu untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19. Dengan begitu, dunia usaha khususnya yang terdampak langsung pandemi, mampu bertahan sampai kondisi membaik.

“Ini adalah upaya insentif perpajakan yang diperluas. Hampir kepada seluruh perekonomian yang terdampak covid-19,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi, Senin (18/5).

Baca juga: Industri Pers Butuh Insentif selama Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Ani merinci untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah meningkat dari sebelumnya Rp 8,6 triliun menjadi Rp25,66 triliun. Kebijakan itu menyasar 1.062 Kelompok Usaha (KLU).

Sementara itu, PPh Final sektor usaha kecil dan meengah (UKM) yang ditanggung pemerintah selama enam bulan mencapai Rp 2,4 triliun.

"Untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor naik dari Rp 8,15 triliun menjadi Rp 14,75 triliun kepada 431 KLU atau Wajib Pajak di Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) dan kawasan berikat," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Adapun insentif pajak dalam bentuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga diperluas. Dari sebelumnya 102 KLU menjadi 846 KLU di KITE dan kawasan berikat, dengan peningkatan nilai dari Rp 4,2 triliun menjadi Rp 14,4 triliun.

Baca juga: Menkeu: Pandemi Sebabkan Rupiah Alami Tekanan Tinggi

Menurutnya, untuk pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 102 KLU menjadi 431 KLU, insentif pajak yang diberikan naik dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 5,8 triliun. Selain insentif pajak, lanjut dia, dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga diatur penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.

“Ini berarti korporasi mendapat keringanan Rp 20 triliun sendiri,” pungkas Ani.

Pemerintah dikatakannya berencana menambah cadangan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan stimulus lain masing-masing sebesar Rp 14 triliun dan Rp 26 triliun.(OL-11)