Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI maraknya pemberitaan di media tentang tanggal mulai kerja dil ingkungan BUMN, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin, menyampaikan bahwa saat ini perusahaan yang dipimpinnya belum menentukan kapan akan mulai masuk kerja bagi kantor yang sedang menjalankan program work from home (WFH).
"Kami sedang menyiapkan protokol Covid-19 untuk skenario The New Normal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam surat Kementrian BUMN Nomor S-336/MBU/05/2020, tanggal 15 Mei 2020. Ini yang lebih prioritas," kata Arviyan Arifin.
"Protokol Covid-19 akan disiapkan oleh tim task force yang kami bentuk. Tim ini juga akan menyusun time line pelaksanaan skenario The New Normal di Bukit Asam dengan berpedoman pada kebijakan Kementrian BUMN dan komando Kementrian/Lembaga terkait, khususnya BNPB dan Kementrian Kesehatan," paparnya.
Arviyan menjelas bahwa skenario ini juga akan disesuaikan dengan keunikan yang dimiliki perusahaan, seperti lokasi usaha, jenis usaha dan lain-lain.
"Dengan demikian, kami memaknai surat Menteri BUMN tersebut dengan memprioritaskan pembuatan protokol Covid-19 untuk skenario the new normal, sedangkan tanggal mulai masuk kerja bagi pegawai yang saat ini tengah menjalankan program WFH akan ditentukan setelah ada keputusan secara resmi dari pemerintah," tuturnya. (OL-09).
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, berpartisipasi dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved