Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGARAN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2020 harus dipangkas dari Rp43,11 triliun menjadi Rp32,6 triliun. Hal ini dilakukan lantaran semua kementerian dan lembaga diharusnya merealokasikan dananya untuk percepatan penanganan covid-19.
Adapun alokasi pemangkasan terbesar pada pembiayaan proyek dari surat berharga syariah negara di sektor Kereta Api (KA).
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kriteria efisiensi dilakukan untuk program dengan penyerapan anggaran yang rendah di bawah 90%, optimasi dan penundaan belanja modal untuk program strategis dengan kontrak multiyears. Selain itu juga program rapat dan perjalanan dinas hingga kegiatan operasional yang dinilai tak mendesak.
“Tak hanya itu proyek pembangunan yang desainnya belum selesai dan pembebasan lahan belum dilakukan juga akan didorong untuk menjadi proyek dengan kontrak multiyears,”ujarnya di rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5).
Budi merinci proyek yang diperpanjang menjadi kontrak multiyears senilai Rp2,7 triliun, program kegiatan dekomposisi senilai Rp1,2 triliun, program kegiatan yang ditunda Rp4,7 triliun dan program subsektor yang dapat dipotong senilai Rp1,6 triliun.
Baca juga : Covid-19, Mayoritas Pengusaha Hotel tidak Mampu Bayar THR
“Berdasarkan kriteria itu kami melakukan kegiatan exercise merealokasi anggaran. Ada satu signifikan kegiatan kereta api yang kami lakukan pengurangan karena banyak proyek pembiayaan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka kami berikan dengan kegiatan multiyear,”imbuhnya.
Sementara itu, detail mengenai pemotongan sektor lainnya terdiri dari perhubungan udara senilai Rp2 triliun dari Rp8,3 triliun menjadi Rp6,04 triliun. Hal tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya pembangunan yang juga dapat dialihkan menjadi proyek tahun jamak.
Selanjutnya sektor perhubungan laut dipangkas senilai Rp1,9 triliun. Hal tersebut dikarenakan subsidi banyak dikucurkan sebesar 20% hingga 25% untuk program tol laut dan kapal perintis.
Sementara itu, untuk sektor perhubungan darat paling sedikit dipangkas karena sejak dua tahun lalu programnya dinilai Budi banyak yang produktif sebanyak Rp230 miliar menjadi Rp5,6 triliun. (OL-7)
DJKA Kemenhub mengirimkan tim guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban kecelakaan kereta api di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1) pagi.
Kemenhub meminta maaf atas insiden tabrakan antara KA Turangga dan Commuterline di Cicalengka, Bandung.
Jumlah korban jiwa kecelakaan KA Turangga (KA Plb 65A) dengan KA Commuterline Bandung Raya (KA 350) yang terkonfirmasi hingga Jumat, (5/1) pukul 15.00 Wib adalah sebanyak 4 orang.
Menhub Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan infrastruktur transportasi jelang arus mudik Lebaran 2024 di beberapa lokasi di Jawa Barat, Jumat (9/3).
Dengan akses terluar semakin terjangkau, kegiatan perekonomian pelosok dapat berkembang dan kesenjangan antarwilayah dapat dikikis.
Kemenhub mulai membahas upaya antisipasi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, di masa mudik lebaran 2023.
Kasus penyakit autoimun mengalami peningkatan setelah pandemi covid-19. Hal ini diungkapkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Namun, pascapandemi kondisi perkembangan angka kemiskinan secara bertahap terus membaik.
Melalui Dinas Kesehatan, Kota Bandung kini memperkuat seluruh lini kesiapsiagaan demi melindungi warganya.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved