Senin 11 Mei 2020, 18:43 WIB

Covid-19, Mayoritas Pengusaha Hotel tidak Mampu Bayar THR

Antara | Ekonomi
Covid-19, Mayoritas Pengusaha Hotel tidak Mampu Bayar THR

Antara
Ilustrasi - Pengunjung saat berada di ruang resepsionis salah satu hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat.

 

KETUA Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya.

Ia memperkirakan, sekitar 50 persen pengusaha perhotelan akan melakukan penundaan pembayaran THR hingga akhir tahun. "Itu yang kondisinya 'kering'. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma memberi 10 persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka," katanya yang dihubungi dari Jakarta, Senin (11/5).

Menurut Hariyadi, ketidakmampuan membayar THR kepada karyawan untuk Lebaran kali ini lantaran dana (cashflow) perusahaan yang tidak berputar karena operasional yang terganggu mewabahnya Covid-19.

Padahal, mampu atau tidaknya perusahaan membayarkan THR tergantung dana yang dimiliki di tengah kondisi aliran dana yang tersendat seperti saat ini. "Kembali lagi ke masalah cashflow perusahaan, kalau punya dana, mereka pasti bisa bayarkan walaupun tidak penuh. Kalau sama sekali kering (dananya), itu mau tidak mau mereka minta tunda," katanya.

Hariyadi mengatakan situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia usaha. Namun, ia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi keuangan mengalami kesulitan.

"Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting cashflow," katanya.

Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, Menaker membuka ruang untuk berdialog mencari solusi bagi pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan. (OL-12)

Baca Juga

Antara

Kemendesa PDTT Terima 500 Aduan Terkait BLT Dana Desa

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:26 WIB
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerima 500 aduan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa...
MI/SUSANTO

Terdampak Covid-19, Pendapatan Perusahaan PR Anjlok Hingga 50%

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:14 WIB
Wabah covid-19 yang tengah melanda Indonesia beberapa bulan terakhir  telah memukul perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan...
MI/Heri Susetyo

Perubahan Pelunasan Utang Sukuk Garuda Diumumkan 10 Juni

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:58 WIB
Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Mitra Piranti mengungkapkan bahwa persetujuan perubahan kesepakatan utang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya