Cetak Uang Untuk Selamatkan Sektor Riil dan UMKM

MENTERI Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden SBY, Gita Wirjawan menyatakan sangat mendesak untuk menyelamatkan sektor riil dan UMKM di tengah wabah covid-19. Salah satunya dengan mencetak uang.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5), Gita mengatakan ruang fiskal Indonesia saat ini terbatas. Pemerintah juga sudah mengajukan pinjaman sebesar 2,4 juta dolar untuk menangani perekonomian saat ini, maka perlu dilakukan pencetakan uang.

"Pencetakan uang ini digunakan untuk membantu sektor riil yakni dipergunakan untuk kebutuhan makan dan minum masyarakat, sehingga tidak akan membuat inflasi yang tinggi. Pencetakan uang dibutuhkan untuk meningkatkan likuiditas pasar. Pencetakan uang ini disalurkan lewat jaring pengaman sosial, namun penyalurannya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata pengusaha dan pegiat sosial ini.

Jika likuiditas pasar terganggu maka akan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2020. 

"Semua negara saat ini sedang memikirkan dirinya sehingga SBN dan SUN daya tariknya kecil. Padahal Indonesia butuh likuiditas jangka panjang. Program Kartu Prakerja cukup bagus, namun bantuan hanya sebesar Rp10-20 triliun  dinilai masih sangat kurang pada saat ini," tambahnya.

Alasan yang dikemukanan Gita dengan merujuk pada kasus pandemik terparah terjadi di Amerika Serikat yang saat ini mencapai satu juta orang lebih. Namun dalam upaya mengatasi penyebaran wabah, pemerintah AS telah melakukan rapid test covid-19, 10 ribu orang per satu juta warga.

"Dampak covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di AS yang mencapai 30 juta orang atau 18%. "Semula angka pengangguran hanya 3,3 persen di AS. Angka pengangguran di AS ini sangat memengaruhi sentiment pasar internasional yang negatif. Banyak negara yang memberikan paket stimulus untuk perekonomian negaranya. AS, Korsel bahkan Singapura memberikan paket stimulus hingga 12 persen dari PDB mereka. Kebanyakan diberikan untuk jaring pengaman sosial," kata Gita.

Sedangkan di Indonesia, kasus covid-19 tergolong bukan terparah. Namun Indonesia, lanjut Gita baru melakukan rapid test 400 orang per sejuta orang. Dan paket stimulus yang diberikan hanya 2,5 persen dari PDB atau Rp405 triliun.

baca juga: Kemenaker Alihkan Rp3,1 T untuk Pekerja Terdampak Virus Korona

"Ini dinilai sangat kurang dan belum setingkat dengan negara lain. Perlu diingat peran APBN di Indonesia hanya 17% dari PDB, sementara swasta sebesar 83 persen. 

Apalagi, lanjut Gita pandemik covid-19 yang diprediksi akan mencapai puncak pada Mei dan berakhir Juni belum tentu benar karena berdasarkan asumsi bukan data empiris. (OL-3)