Tidak Ada Bagi-Bagi Kontrak Penunjukan 8 Platform

DIREKTUR Kemitraan dan Komunikasi Project Management Office (PMO) Kartu Pra-kerja, Panji Winanteya Ruky, mengungkapkan kerja sama pemerintah dengan delapan platform mitra program kartu prakerja bertujuan menyediakan sarana pelatihan kepada masyarakat.

Istilah bagi-bagi kontrak sama sekali tidak pernah tebersit, apalagi dilakukan pemerintah. Panji mengatakan delapan platform mitra juga bukan bagian dari pengadaan barang atau jasa. Jadi, tidak sepeser pun uang negara keluar untuk diserahkan kepada delapan platform mitra.

“Pemerintah tidak menunjuk siapa yang memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tidak ada penunjukan kepada produsen dalam hal
ini platform digital ataupun lembaga pelatihan,” jelas Panji dalam telekonferensi, kemarin.

Panji juga menuturkan bahwa pelatihan program kartu prakerja saat ini didesain secara daring lantaran kondisi pandemi covid-19 tidak
memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka.

“Pelatihan secara daring ini hanyalah di awal karena dalam konteks pandemi tidak memungkinkan kita perkumpulan dalam kelas. Sebenarnya ada ribuan yang kita data siap untuk melayani masyarakat. Namun, karena covid, ditunda dulu,” tutur Panji.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan untuk mengukur ketepatan dari program kartu prakerja dapat dilihat dari tujuan lahirnya program tersebut. Bila memang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, program tersebut tidak tepat.

Pasalnya di tengah pandemi covid-19 yang merontokkan geliat ekonomi, masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa dana dan bantuan pangan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa harus ada persyaratan mengikuti pelatihan.

Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menerangkan program pelatihan kartu prakerja tidak bisa ditiadakan dan mengalihkan anggarannya untuk jaring pengaman sosial saja. Sebab, aturan yang ada mengharuskan pelatihan tetap berjalan, tetapi dikurangi porsinya untuk menambah jaring pengaman sosial di area yang sama.

Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengaku tidak mengetahui perihal pemilihan delapan digital platform yang bermitra dengan PMO kartu prakerja.

“Kami juga tidak tahu secara persis gagasan program dan jenis klasifikasi anggaran belanja dan jenis pengeluaran program prakerja ini pada postur APBN,” ujar Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, Yulianto Prihhandoyo, kemarin. (Mir/Iam/X-10)