Larangan Mudik Bentuk Utamakan Pengendalian Covid-19

PRESIDEN RI Joko Widodo, pada Selasa (21/4) telah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran covid-19. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan pelarangan mudik adalah bentuk upaya untuk pengendalian covid-19.

“Mudik ini kan biasanya diikuti oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Tapi sekali lagi kita jauh lebih utama untuk pengendalian Covid-19,” ujar Enny melalui konferensi virtual di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurutnya pemerintah selama ini masih ambigu saat mengeluarkan kebijakan. Pertimbangan antara mengutamakan pengendalian secara kesehatan (Covid-19) secara fokus atau dampak ekonomi. 

Namun, menurutnya dalam kondisi seperti ini pemerintah sudah seharusnya fokus pada masalah utama dan melakukan mitigasi atas dampak dari Covid-19 ini.

“Kalau semuanya kondusif maka Mei paling tidak Covid-19 bisa kita selesaikan. Tapi kalau penangannya ambigu khawatir kita ini Mei dan Juni pun tak selesai. Maka khawatir ada orang yang gak bisa bertahan hidup terutama mereka yang tanpa penghasilan untuk bertahan hidup sampai 2-3 minggu,” ungkapnya.

Baca juga: Mudik Dilarang, Polda Metro Majukan Operasi Ketupat

Adapun beberapa ambigu yang dimaksud oleh Enny berupa pemosisian persoalan oleh Pemerintah Indonesia. Seharusnya fokus penyelesaian ada di Covid-19 terlebih dahulu. Akan tetapi apabila berbicara mengenai ekonomi sosial itu akan bergantung pada fokus persoalan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Maka program dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi akan mengikuti dengan mitigasi yang dilakukan.

“Jadi memang seharusnya prioritas utama pengendalian Covid-19. Kedua mitigasi dampak kebijakan yang ada untuk sumber utama masalah tadi,” jelasnya.

Intinya, sambungnya, Indonesia perlu sekali untuk mengoptimalkan social distancing dalam penanganan Covid-19 ini. Termasuk berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah zona merah dan kebijakan larangan mudik. Pemerintah pun perlu menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan korban PHK atau karyawan yang dirumahkan.

“Kalau kita lihat tadi berbagai macam ambigu, panglimanya masih ekonomi padahal yang kita hadapi masalah kesehatan. Jadi panglimanya harus kesehatan. Tugas ekonom bagaimana upaya mitigasi. Kalau masalah ya fokus menyelesaikan Covid-19,” tegasnya. (A-2)