Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DI tengah langkah pemerintah merelaksasi kredit guna meringankan beban pengusaha, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)- Indonesia Eximbank (IEB) justru menaikkan suku bunga di tengah pandemi covid-19.
LPEI menaikkan suku bunga sebesar 2% dolar Amerika Serikat, yakni dari 6% menjadi 8% terhadap debiturnya. Anggota Komisi XI DPR Sarmuji mengatakan, menaikkan suku bunga di tengah pandemi covid-19 ialah hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, langkah LPEI yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu sudah tak selaras dengan kerja keras pemerintah yang tengah mengurangi beban peng usaha, termasuk eksportir.
"Tidak masuk akal. Di saat pemerintah mengimbau lembaga keuangan BUMN dan swasta untuk melakukan relaksasi, LPEI di bawah Kementerian Keuangan justru menaikkan suku bunga," kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (18/4).
Ia menjelaskan, harusnya LPEI justru lebih cepat dan tanggap daripada perbankan konvensional. Begitu ada imbauan dari OJK, harusnya LPEI langsung menyesuaikan diri dengan skema yang dibentuk pemerintah. "Seharunya lebih cepat menyesuaikan dengan pemerintah, tapi ini justru bertolak belakang," kata dia. Ia berharap, LPEI segera merevisi kebijakan yang telah dibuat itu. Nasabah yang terdampak tekanan ekonomi akibat penyebaran covid-19 seharusnya mendapatkan relaksasi.
Sejumlah debitur LPEI yang tak lain ialah para eksportir nasional mengaku resah atas kebijakan lembaga pembiayaan milik negara itu. Apalagi, penaikan suku bunga itu dilakukan di saat Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,5%.
Salah seorang eksportir yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapatkan surat pemberitahuan penaikan suku bunga itu pada 23 Maret lalu. Di surat itu tertulis penaikan suku bunga sebesar 2% dolar Amerika Serikat.
Mau tak mau, beban bunga pinjaman perusahaannya pun melonjak hingga 25%. "Bayangkan, bisnis sedang tersendat, pemerintah meminta kita tidak mem-PHK karyawan, tapi kini bunga pinjaman justru dinaikkan. Kebijakan ini sama sekali tidak mendukung pengusaha," jelas dia. Ia mengaku telah mengirimkan surat penolakan terkait dengan suku bunga pada LPEI. Apabila surat penolakannya tidak ditanggapi, pengusaha tersebut akan meminta restrukturisasi kepada LPEI.
Relaksasi selektif Saat dimintai konfi rmasi nya, Senior Executive Vice President LPEI Yadi Jaya Ruchan di mengatakan, di tengah pandemi covid-19, pihaknya tetap berusaha menjalankan tugas utamanya. Ia tidak menyangkal bisnis LPEI pun turut terdampak pandemi itu. "Kebijakan penyesuaian suku bunga yang LPEI terapkan hanya diperuntukkan bagi debitur-debitur tertentu," kata dia. Yadi menambahkan, yang perlu dipahami bersama ialah relaksasi diberikan kepada debitur terdampak covid-19.
LPEI pun telah memetakan debitur yang kinerjanya terpengaruh situasi ekonomi saat ini. Karena itu, lembaganya tetap mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan aturan yang berlaku. "LPEI tentu saja akan melakukan penyesuaian suku bunga pembiayaan secara selektif untuk debitur dengan kriteria khusus, dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi pasar dan perekonomian terkini. Prioritas LPEI saat ini memastikan nasabah kami dapat bertahan di masa-masa sulit ini," tandas dia. (E-2)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved