Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah langkah pemerintah merelaksasi kredit guna meringankan beban pengusaha, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)- Indonesia Eximbank (IEB) justru menaikkan suku bunga di tengah pandemi covid-19.
LPEI menaikkan suku bunga sebesar 2% dolar Amerika Serikat, yakni dari 6% menjadi 8% terhadap debiturnya. Anggota Komisi XI DPR Sarmuji mengatakan, menaikkan suku bunga di tengah pandemi covid-19 ialah hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, langkah LPEI yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu sudah tak selaras dengan kerja keras pemerintah yang tengah mengurangi beban peng usaha, termasuk eksportir.
"Tidak masuk akal. Di saat pemerintah mengimbau lembaga keuangan BUMN dan swasta untuk melakukan relaksasi, LPEI di bawah Kementerian Keuangan justru menaikkan suku bunga," kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (18/4).
Ia menjelaskan, harusnya LPEI justru lebih cepat dan tanggap daripada perbankan konvensional. Begitu ada imbauan dari OJK, harusnya LPEI langsung menyesuaikan diri dengan skema yang dibentuk pemerintah. "Seharunya lebih cepat menyesuaikan dengan pemerintah, tapi ini justru bertolak belakang," kata dia. Ia berharap, LPEI segera merevisi kebijakan yang telah dibuat itu. Nasabah yang terdampak tekanan ekonomi akibat penyebaran covid-19 seharusnya mendapatkan relaksasi.
Sejumlah debitur LPEI yang tak lain ialah para eksportir nasional mengaku resah atas kebijakan lembaga pembiayaan milik negara itu. Apalagi, penaikan suku bunga itu dilakukan di saat Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,5%.
Salah seorang eksportir yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapatkan surat pemberitahuan penaikan suku bunga itu pada 23 Maret lalu. Di surat itu tertulis penaikan suku bunga sebesar 2% dolar Amerika Serikat.
Mau tak mau, beban bunga pinjaman perusahaannya pun melonjak hingga 25%. "Bayangkan, bisnis sedang tersendat, pemerintah meminta kita tidak mem-PHK karyawan, tapi kini bunga pinjaman justru dinaikkan. Kebijakan ini sama sekali tidak mendukung pengusaha," jelas dia. Ia mengaku telah mengirimkan surat penolakan terkait dengan suku bunga pada LPEI. Apabila surat penolakannya tidak ditanggapi, pengusaha tersebut akan meminta restrukturisasi kepada LPEI.
Relaksasi selektif Saat dimintai konfi rmasi nya, Senior Executive Vice President LPEI Yadi Jaya Ruchan di mengatakan, di tengah pandemi covid-19, pihaknya tetap berusaha menjalankan tugas utamanya. Ia tidak menyangkal bisnis LPEI pun turut terdampak pandemi itu. "Kebijakan penyesuaian suku bunga yang LPEI terapkan hanya diperuntukkan bagi debitur-debitur tertentu," kata dia. Yadi menambahkan, yang perlu dipahami bersama ialah relaksasi diberikan kepada debitur terdampak covid-19.
LPEI pun telah memetakan debitur yang kinerjanya terpengaruh situasi ekonomi saat ini. Karena itu, lembaganya tetap mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan aturan yang berlaku. "LPEI tentu saja akan melakukan penyesuaian suku bunga pembiayaan secara selektif untuk debitur dengan kriteria khusus, dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi pasar dan perekonomian terkini. Prioritas LPEI saat ini memastikan nasabah kami dapat bertahan di masa-masa sulit ini," tandas dia. (E-2)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved